Media Kampung – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mendorong langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Upaya ini dinilai penting guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peralihan penggunaan BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Wakil Ketua Umum Bidang Migas Kadin Jawa Timur, Tri Prakoso, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi saat ini lebih banyak berdampak pada rumah tangga dibandingkan pelaku usaha. “Yang terdampak sebenarnya adalah dana pribadi atau dana rumah tangga. Kalau untuk pelaku usaha, sejauh ini belum begitu terdampak,” kata Tri dalam Dialog Aspirasi Pro1 RRI Surabaya, Kamis 11 Juni 2026.
Menurut Tri, kondisi ini perlu mendapat perhatian karena berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi. Jika tidak diantisipasi, hal itu dapat memengaruhi distribusi BBM subsidi yang ditujukan bagi kelompok yang berhak menerima. Oleh karena itu, Kadin Jawa Timur mendorong pemetaan dan mitigasi sejak dini.
“Kami melihat perlu ada upaya mitigasi. Jangan sampai terjadi migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Ini yang perlu diantisipasi bersama,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok transportasi merupakan salah satu komponen yang memengaruhi pergerakan inflasi karena berkaitan erat dengan biaya mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Perubahan biaya transportasi juga dapat memengaruhi pola pengeluaran rumah tangga.
Selain mitigasi di sektor energi, Kadin Jawa Timur juga mendorong pembentukan forum bersama yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, aparat penegak hukum (APH), dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi. “Perlu ada upaya duduk bersama antara pemerintah, stakeholder, Kadin, dan aparat penegak hukum untuk menjamin kondisi ekonomi tetap baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Tri.
Ia menambahkan, dunia usaha berharap adanya kebijakan yang memberikan kepastian dan ruang gerak lebih luas bagi pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi dan sektor energi. “Kami berharap ada diskresi dan kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Harapannya, ruang gerak pelaku usaha semakin baik sehingga kegiatan ekonomi dapat terus tumbuh positif,” ujarnya.
Kadin Jawa Timur menilai sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan energi berjalan efektif, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan