Media Kampung – Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai bahwa belum ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah terkait dengan kecelakaan kapal, setelah insiden terbakarnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di Perairan Pulau Merak Besar, Cilegon, Banten.
Dalam pernyataannya, Lasarus menyoroti lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran yang dianggap menjadi penyebab terulangnya insiden serupa. “Kebakaran kapal yang terjadi kembali menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran belum ditindaklanjuti dengan perbaikan yang memadai,” ujarnya.
Lasarus menambahkan, meskipun bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan masalah yang ada. “Ini merupakan kejadian berulang. Pengawasan yang lemah menjadi penyebab utama kejadian ini. Kementerian Perhubungan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan dan keselamatan kapal,” tegasnya.
Evaluasi dan Perbaikan yang Diperlukan
Lasarus meminta agar Kementerian Perhubungan tidak mengandalkan prosedur yang sama apabila terbukti gagal dalam mencegah insiden. “Jika mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) yang ada tidak efektif, maka harus dibuat SOP baru yang lebih menjamin keselamatan saat kapal berlayar,” tambahnya.
Pertanyaan Mengenai Sertifikasi Kapal
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, juga mempertanyakan sistem sertifikasi kelaikan kapal di Indonesia. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kelayakan teknis kapal sebelum diizinkan beroperasi. Huda menilai bahwa kebakaran KMP Batumandi menambah daftar kecelakaan kapal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Biro Klasifikasi Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi kelaikan kapal di tanah air. Banyak kasus kecelakaan kapal yang dipicu oleh aspek kelayakan teknis seperti struktur kapal dan perlengkapan keselamatan yang menjadi tanggung jawab BKI. Ini merupakan masalah struktural yang perlu diselesaikan,” pungkas Huda.
