Media Kampung – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional Tahun 2026 pada Rabu (21/10). Acara ini bertema “Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif” dan juga menandai kick-off rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78.
Pentingnya Pembangunan HAM
Dalam sambutannya, Pigai menegaskan hubungan erat antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan hak asasi manusia. “Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat,” ujarnya.
Agenda Utama Musrenbang HAM
Pigai juga menyampaikan bahwa agenda pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita dan UUD 1945. “Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Acara ini juga menandai peluncuran Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa, yang menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan berbasis data. Pigai menekankan bahwa Musrenbang HAM membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.
Isu Terkini dalam HAM
Forum ini turut membahas isu-isu terkini yang beririsan dengan HAM, seperti perkembangan kecerdasan artifisial, teknologi neuro, perubahan iklim, dan dinamika demografi. Musrenbang HAM diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional demi tindak lanjut yang konkret.
Ukuran Kemajuan Pembangunan HAM
“Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat,” pesan Natalius Pigai.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Musrenbang HAM 2026 diselenggarakan sebagai siklus kebijakan utuh yang mencakup pemetaan masalah, penetapan prioritas, perumusan aksi, pengukuran target, akuntabilitas, dan pembelajaran untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
