Media Kampung, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, harus dilakukan secara terukur dan melalui pertimbangan matang. Penilaian itu disampaikan Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Pernyataan Pigai muncul dalam pembahasan yang bermula dari permintaan anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, agar pemerintah mengevaluasi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon. Rieke mengingatkan kawasan tersebut merupakan habitat Badak Jawa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak oleh aktivitas manusia.
Rieke menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.KMB.01MEM.B2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan berstatus berlaku. Dalam keputusan tersebut, perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon disebut masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran.
Ia menjelaskan, WUP merupakan dasar potensial untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tetapi bukan merupakan izin eksplorasi ataupun operasi pertambangan. Meski demikian, menurutnya, penetapan wilayah ekstraktif di dekat kawasan konservasi perlu diuji secara menyeluruh sebelum berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem pesisir, kehidupan nelayan, hingga praktik budaya masyarakat setempat.
“Status WUP sendiri belum membuktikan kerusakan memang maupun pelanggaran HAM. Hak justru itu adalah alasan wajib bagi kita, Komisi XIII beserta para mitra untuk menguji kesesuaian tata ruang serta memberi ruang partisipasi bermakna bagi warga terdampak,” kata Rieke.
Rieke juga meminta pemerintah menelusuri peruntukan WUP tersebut serta memastikan proses penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional.
“WUP itu untuk siapa Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional” katanya.
Menurut Rieke, kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi HAM telah terpenuhi. Ia menilai hak dasar masyarakat harus menjadi batas substantif dalam setiap kebijakan negara, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Karena itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi XIII dan pemerintah. Pertama, menjadikan pemenuhan hak dasar sebagai salah satu syarat wajib dalam pengambilan kebijakan sektoral. Ia meminta pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin.
Penilaian tersebut, menurutnya, harus mencakup kelestarian ekosistem, penghidupan warga, kesetaraan akses terhadap hak budaya, serta perlindungan kelompok rentan.













