Media Kampung, Serang – Penetapan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dinilai janggal oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi lingkungan itu menilai kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut kontradiktif dengan upaya perlindungan kawasan konservasi yang menjadi habitat badak Jawa.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan wilayah pertambangan itu. Menurutnya, hasil penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan Menteri ESDM menunjukkan sebagian perairan di sekitar TNUK terindikasi masuk dalam kawasan WUP.

“Di satu sisi, pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan kawasan konservasi beserta seluruh ekosistem di dalamnya. Namun, di sisi lain, pemerintah justru menetapkan wilayah pertambangan yang berdasarkan penelusuran peta WALHI terindikasi mencakup sebagian perairan di sekitar TNUK,” kata Umi dalam keterangan tertulisnya kepada BantenNews.co.id, Selasa (17/11/2026).

Umi menegaskan TNUK tidak hanya mencakup ekosistem daratan, tetapi juga kawasan perairan yang memiliki fungsi ekologis penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perlindungan ekosistem taman nasional. Ia mengingatkan aktivitas pertambangan di daratan maupun perairan yang berbatasan dengan taman nasional berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis.

Dampak yang dikhawatirkan meliputi pencemaran air, sedimentasi, gangguan terhadap ekosistem pesisir dan laut, hingga ancaman terhadap keutuhan habitat serta keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

WALHI juga menyoroti keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK. Perusahaan itu telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare. Pada 2020, lokasi tambang emas PT CSD ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin perusahaan tersebut berakhir pada 3 April 2025. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon.

Kekhawatiran WALHI semakin relevan setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM tentang penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada Februari 2026. Keputusan tersebut membagi wilayah pertambangan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan.

Umi juga menyoroti waktu penerbitan keputusan tersebut yang berdekatan dengan munculnya wacana pemindahan badak Jawa dari habitat alaminya di Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut WALHI, rangkaian kebijakan itu perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa perlindungan habitat badak Jawa berjalan beriringan dengan pembukaan wilayah tambang di sekitarnya.