KPU Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal dengan Bimtek SPIP: Memastikan Kualitas dan Kinerja yang Optimal

Jumat, 16 Jun 2023 - 10:08 WIB

Jakarta, mediakampung.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) guna memperkuat sistem pengendalian internal yang ada. Dalam sambutannya, Ketua KPU, Afif, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan lembaga dan sistem yang berjalan, serta meningkatkan kualitas dan kinerja yang baik.

Afif juga mengungkapkan komitmen KPU dalam meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara internal. Hal ini tercermin dalam penerbitan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 yang terkait dengan SPIP sebagai bagian dari upaya serius KPU dalam memperbaiki sistem tersebut. Afif juga menambahkan bahwa manajemen aparat pengawasan internal harus ditingkatkan dan dikuatkan untuk sejalan dengan sistem SPIP yang sudah sangat baik.

Mewakili Sekretaris Jenderal KPU, Nanang, dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya SPIP dalam tahapan pemilu yang sedang berlangsung dan persiapan untuk tahapan pemilihan yang akan dimulai tahun 2023. Menurutnya, SPIP memiliki peran sebagai alat pendeteksi dini dalam rangka pengendalian dan pengawasan dalam kepemerintahan.

Pengendalian terhadap kegiatan pemerintahan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, serta kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Acara bimtek ini dihadiri oleh jajaran pejabat eselon II, III, dan IV Setjen KPU, tenaga ahli KPU, kasubag, serta staf operator yang menangani SPIP di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari komitmen KPU dalam melayani masyarakat, terutama dalam persiapan Pemilu Serentak 2024. Dengan meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keyakinan kepada publik atas transparansi dan integritas lembaga pemilihan.