Media Kampung – Eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Gusti Putu Artha meminta KPU aktif mendorong perubahan mekanisme seleksi anggota dalam RUU Pemilu. Ia mengusulkan agar proses fit and proper test di DPR dihapus dan diganti dengan pelantikan langsung oleh presiden melalui panitia seleksi yang dibentuk di tingkat eksekutif.
Usulan itu disampaikan Putu dalam Talkshow Spesial Hari Lahir KPU di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026). Menurut dia, perubahan mekanisme tersebut diperlukan agar independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu bisa diperkuat.
Usulan perubahan mekanisme seleksi KPU
Putu menyarankan agar penyusunan RUU Pemilu menjadi momentum untuk mengubah cara rekrutmen anggota KPU. Ia menilai proses seleksi melalui DPR berpotensi mengurangi jarak KPU dari kepentingan politik, sehingga model seleksi baru perlu dipertimbangkan.
Dalam forum itu, ia juga mengusulkan pembentukan panitia seleksi oleh presiden dengan komposisi unsur eksekutif dan legislatif. Setelah proses seleksi selesai, anggota KPU disebutnya bisa langsung dilantik oleh presiden tanpa melewati fit and proper test di DPR.
Alasan yang disampaikan Putu
Menurut Putu, gagasan tersebut lahir dari kekhawatirannya atas degradasi independensi KPU dari waktu ke waktu. Ia menilai lembaga penyelenggara pemilu perlu menjaga jarak yang tegas dari pengaruh politik agar fungsi utamanya tetap berjalan secara profesional.
Ia juga memberi catatan mengenai pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekretariat jenderal KPU. Putu meminta agar pengisian jabatan struktural tidak terlalu banyak melibatkan pejabat dari luar lembaga, melainkan mengutamakan regenerasi dari internal KPU dan ASN yang bekerja di daerah.
Catatan soal pengalaman Pemilu 2024
Putu mengaitkan persoalan itu dengan pengalamannya melihat masalah yang muncul pada Pemilu 2024. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah pejabat kesekjenan yang belum memahami secara mendalam sistem kerja KPU karena berasal dari luar lembaga.
Meski demikian, Putu juga mengapresiasi perkembangan regulasi yang disusun KPU dari waktu ke waktu. Sebagai mantan anggota KPU yang pernah menangani divisi hukum, ia menilai aturan-aturan KPU saat ini semakin terperinci dan makin kuat secara kelembagaan.
Pengalaman lama soal putusan MK dan MA
Dalam kesempatan itu, Putu turut menceritakan pengalaman KPU saat menghadapi persoalan hukum terkait penetapan kursi legislatif pada Pemilu 2009. Ia menyebut saat itu ada perbedaan pandangan antara Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai tata cara penghitungan suara untuk penetapan kursi.
Menurut Putu, kondisi tersebut sempat membuat KPU harus mencari landasan hukum yang tepat agar keputusan yang diambil tidak memicu gejolak di daerah. Ia menyebut, jika KPU saat itu keliru mengambil keputusan, dampaknya bisa meluas karena waktu menuju pelantikan anggota legislatif sudah sangat dekat.
Putu mengatakan akhirnya KPU menemukan dasar hukum yang membuat mereka tetap berpegang pada putusan MK. Cerita itu ia gunakan untuk menegaskan pentingnya independensi dan ketegasan kelembagaan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.














