Media Kampung – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan tidak ada evaluasi internal terkait persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden meski muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang ikut memicu polemik.

Afifuddin menegaskan KPU telah menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, KPU menilai tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan proses yang sudah dilaksanakan. Ia menyampaikan hal itu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026).

“Nggak ada, nggak ada (evaluasi internal). Nggak ada, karena KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Gitu aja intinya. Kalau kita sesuai dengan aturan kan nggak usah ada yang kita khawatirkan,” kata Afifuddin.

Menurut dia, jika nantinya ada gugatan lain, hal itu akan dijelaskan dalam persidangan. KPU, kata Afifuddin, juga belum membahas kemungkinan penyesuaian teknis penyelenggaraan pemilu karena perubahan aturan belum terjadi.

“Belum, belum ada diskusi apa-apa. Di kita ya kita ikuti proses. Kalau undang-undangnya ada, pasti PKPU-nya kan menyesuaikan sesuai dengan aturan. Pada intinya yang dilakukan KPU yang diatur oleh undang-undang,” ujarnya.

Afifuddin menambahkan, KPU belum dapat memberi tanggapan lebih jauh mengenai putusan MA yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran karena salinan putusan lengkap belum diterima.

“KPU belum menerima putusan dalam bentuk lengkap. Jadi nggak bisa berkomentar apa pun,” katanya.

Sebelumnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan surat tersebut dimusnahkan. Putusan itu dikabulkan atas permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Putusan kasasi tersebut tercatat dalam perkara nomor 742 KTUN2026 yang dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026). Majelis hakim dipimpin Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dengan anggota Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Adapun dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Informasi tersebut sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).