Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI dilibatkan untuk mencegah bertambahnya warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi sindikat perekrutan tentara bayaran Rusia. Menurut Dave, pengungkapan sindikat tersebut merupakan persoalan serius yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
“Di dalam negeri, pengungkapan jaringan perekrutan ini penting untuk menegakkan hukum dan mencegah korban baru. Penanganannya bisa melalui koordinasi antarlembaga, termasuk aparat keamanan, BIN, dan TNI sesuai tugas dan kapasitas masing-masing, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bagi TNI,” kata Dave saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11).
Dave menilai praktik perekrutan itu tidak sekadar berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ada dugaan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan WNI karena mereka berpotensi dikirim ke wilayah konflik tanpa mengetahui risiko pekerjaan yang sebenarnya.
“Menurut saya, terungkapnya sindikat perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia merupakan persoalan serius. Praktik ini tidak hanya menyangkut penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga dugaan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik,” ujar Dave.
Ia juga menyoroti modus iming-iming gaji besar yang digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyembunyikan risiko pekerjaan. “Iming-iming gaji besar tidak boleh dijadikan cara untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyembunyikan risiko pekerjaan yang sebenarnya,” sambungnya.
Selain mencegah munculnya korban baru, Dave meminta pemerintah memprioritaskan penelusuran keberadaan dan kondisi seluruh WNI yang telah diberangkatkan ke Rusia. Menurutnya, Kemlu melalui KBRI Moskow perlu berkoordinasi dengan otoritas Rusia untuk memperoleh informasi mengenai identitas, lokasi, status, dan keselamatan mereka.
“Langkah ini penting agar pemerintah mengetahui kondisi masing-masing WNI dan dapat menentukan upaya perlindungan yang tepat,” jelasnya. Dave juga meminta Kemlu mengupayakan pemulangan WNI yang menjadi korban melalui jalur diplomatik dan perlindungan konsuler, terutama bagi mereka yang menjadi korban penipuan atau perdagangan orang.
Selain itu, Kementerian Pertahanan dinilai dapat memberikan dukungan melalui komunikasi dan koordinasi pertahanan dengan otoritas Rusia. Dave menegaskan setiap langkah harus mempertimbangkan kondisi dan keselamatan WNI agar proses pemulangan dapat dilakukan dengan aman. Komisi I DPR, lanjutnya, akan mencermati langkah pemerintah, khususnya Kemlu, dalam melindungi dan mengupayakan pemulangan WNI.
“Negara harus hadir melindungi warganya, terutama mereka yang diduga menjadi korban penipuan dan eksploitasi lintas negara,” kata Dave.
















