Media Kampung, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) mengoptimalkan pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi sekaligus memperbaiki data desil.
Optimalisasi pendataan DTSEN diawali dengan bimbingan teknis yang diikuti 300 petugas pendata. Mereka terdiri dari operator desa dan kelurahan, anggota PKH, TKSK, serta pekerja sosial masyarakat (PSM) se-Banyuwangi. Kegiatan berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu, 18 November 2026, dan digelar selama tiga hari.
Pada hari kedua, para PSM turun ke lapangan secara door to door untuk melakukan verifikasi data. Hari ketiga digunakan untuk evaluasi seluruh kegiatan.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, mengatakan perbaikan data DTSEN dilakukan agar semua orang masuk ke dalam DTSEN sehingga data yang masuk ke desil juga lengkap. Menurutnya, optimalisasi data DTSEN tidak hanya soal bantuan, tetapi juga untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Hari ini membagi tugas, jadi ini ada petugas sosial masyarakat berbagi tugas, siapa mengerjakan apa, targetnya berapa, degradasi berapa, harus masuk database berapa. Bagi tugaslah hari ini pokoknya, dibantu oleh BIN,” jelasnya.
Di Banyuwangi, menurut Suyanto, masih ada 54 ribu orang yang belum masuk ke desil. Melalui optimalisasi pendataan DTSEN ini, seluruhnya diharapkan bisa masuk dalam desil.
Ia menjelaskan, DTSEN merupakan fondasi penting yang menentukan ketepatan sasaran perlindungan sosial serta efektivitas intervensi pemerintah. Karena itu, pembaruan data perlu terus dilakukan mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis.
Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya didapatkan.
“Karena itu, semua harus lebih proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat. Pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif, namun harus disertai verifikasi faktual dan tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Suyanto juga meminta para petugas menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Camat, desa dan kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial, serta seluruh perangkat daerah diminta bergerak proaktif dan bekerja sama.
“Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, mengatakan optimalisasi pendataan DTSEN merupakan kolaborasi BIN RI dengan Pemkab Banyuwangi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan.














