Media Kampung, Pandeglang – Penolakan warga lokal Ujung Kulon terhadap rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menguat. Warga mempertanyakan urgensi relokasi satwa endemik tersebut di tengah kekhawatiran terhadap penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Bagi warga, badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang menjadi objek konservasi. Keberadaannya juga melekat pada identitas, cerita leluhur, serta sejarah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Endang Rosid, warga asli Ujung Kulon sekaligus penggiat lingkungan, menilai pemerintah seharusnya lebih serius menjamin perlindungan habitat badak daripada buru-buru memindahkan satwa tersebut ke kawasan lain.
“Badak Ujung Kulon itu berbeda. Jangan disamakan dengan badak Sumatera atau badak lainnya,” kata Endang kepada BantenNews.co.id, Sabtu (21/11/2026).
Ia menuturkan, masyarakat setempat memiliki cerita turun-temurun mengenai keberadaan badak Jawa yang dikaitkan dengan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883. Menurut cerita yang diwariskan para leluhur, badak tetap bertahan di Ujung Kulon meski bencana tersebut menghancurkan sejumlah wilayah di sekitar Selat Sunda. Cerita itu menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat tentang hubungan manusia, satwa, dan alam.
Karena itu, Endang menilai pemindahan badak bukan sekadar urusan konservasi, melainkan juga menyangkut keberlanjutan warisan yang melekat pada kawasan Ujung Kulon.
“Kami warga asli Ujung Kulon sangat menolak. Jangan sampai badak dipindahkan. Badak ini harus dijaga di habitatnya sendiri,” ujarnya.
Endang juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dalam merencanakan relokasi. Ia mengingatkan pengalaman pemindahan badak bernama Musofa dari kawasan Semenanjung Ujung Kulon menuju lokasi lain di dalam kawasan konservasi, yang menurutnya harus menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah mengambil keputusan serupa. Ia menyebut Cilintang dan Pedok sebagai lokasi yang pernah menjadi tujuan pemindahan.
Pengalaman tersebut, kata dia, perlu menjadi pertimbangan untuk mengukur risiko translokasi, mulai dari kondisi kesehatan satwa, potensi kematian, hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Memindahkan badak itu bukan seperti memindahkan barang. Ada risiko yang harus dihitung. Jangan sampai niatnya menyelamatkan, tetapi justru membahayakan keberadaan badak itu sendiri,” kata Endang.
Persoalan relokasi juga memunculkan kekhawatiran lain setelah warga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Endang mempertanyakan komitmen perlindungan ekosistem Ujung Kulon jika penetapan wilayah pertambangan berpotensi bersinggungan dengan kawasan yang selama ini menjadi habitat satwa dan memiliki tutupan hutan alami. Ia mengaku tidak memahami secara teknis batas wilayah pertambangan tersebut.
















