Media Kampung, Pandeglang – Penolakan warga terhadap rencana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, semakin menguat. Warga asli Kampung Cikawung Sabrang, Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur, mendeklarasikan pernyataan sikap di gerbang masuk kawasan TNUK, Sabtu (21/11/2026).

Dalam deklarasi itu, warga menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, mulai dari menolak translokasi badak hingga mendesak evaluasi kebijakan pertambangan dan tata ruang. Mereka menegaskan badak Jawa bukan sekadar satwa langka, tetapi juga identitas Ujung Kulon dan warisan dunia yang harus tetap hidup di habitat alaminya.

Tokoh masyarakat Ujung Kulon, Endang, menegaskan warga menolak rencana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo. Ia meminta pemerintah menghentikan rencana translokasi dan mempertahankan habitat badak di Ujung Kulon.

“Kami selaku warga masyarakat Ujung Kulon, sebagai penjaga badak cula satu dan aset dunia, secara tegas menolak relokasi badak cula satu ke Alas Purwo. Badak ini harus tetap berada di Ujung Kulon,” kata Endang dalam pernyataan sikapnya.

Dalam deklarasi tersebut, warga merinci lima tuntutan. Pertama, menolak pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Warga menilai pemerintah harus mempertahankan keberadaan badak di kawasan yang selama ini menjadi habitat alaminya.

Kedua, warga meminta pemerintah mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.KMB.01MEM.B2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Ketiga, mereka mendesak revisi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Warga secara khusus meminta pemerintah menghapus Pasal 41 ayat (2).

Keempat, warga meminta Gubernur Banten mengevaluasi usulan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kepada Kementerian ESDM terkait Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Ujung Kulon. Kelima, mereka mendesak pemerintah membatalkan seluruh rencana translokasi badak Jawa ke Alas Purwo, Jawa Timur.

Endang menegaskan, lima tuntutan tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kelestarian habitat badak Jawa dan lingkungan Ujung Kulon. Warga juga meminta pemerintah tidak mengambil keputusan strategis tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

“Melalui pernyataan sikap ini, kami berharap pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan secara transparan sebelum mengambil keputusan yang berdampak terhadap kawasan Ujung Kulon dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Warga berharap Bupati Pandeglang, Gubernur Banten, hingga Presiden Republik Indonesia merespons tuntutan tersebut. Mereka meminta pemerintah meninjau kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan serta keberadaan badak Jawa di habitatnya.