Media Kampung – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital mencapai Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Kontribusi tersebut berasal dari empat sektor, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola kegiatan ekonomi dan transaksi masyarakat. Menurutnya, DJP terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital. Pernyataan itu disampaikan Bimo melalui keterangan resmi, Sabtu (21/11).

Dari keseluruhan penerimaan pajak ekonomi digital, sektor PMSE menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 46,36 triliun. Penerimaan dari Pajak SIPP mencapai Rp 6,02 triliun, pajak fintech sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp 2,23 triliun.

Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menetapkan 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selama Oktober 2026, tidak terdapat penambahan pelaku usaha yang ditunjuk maupun perubahan data pemungut PPN PMSE. Dari jumlah tersebut, 249 pelaku usaha telah melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran PPN dengan akumulasi penerimaan Rp 46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Penerimaan PPN PMSE tersebut terkumpul secara bertahap sejak 2020. Pada tahun pertama, setoran tercatat Rp 731,4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022. Selanjutnya, penerimaan mencapai Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp 8,44 triliun pada 2024, serta Rp 10,32 triliun sepanjang 2025. Adapun selama Januari hingga Oktober 2026, setoran PPN PMSE tercatat Rp 10,69 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp 881,82 miliar.

Berdasarkan catatan DJP, penerimaan pajak dari transaksi kripto mulai terkumpul Rp 246,54 miliar pada 2022. Setoran tersebut kemudian mencapai Rp 220,89 miliar pada 2023, meningkat menjadi Rp 620,38 miliar pada 2024, dan kembali bertambah menjadi Rp 796,74 miliar pada 2025. Adapun sepanjang Januari hingga Oktober 2026, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp 341,61 miliar.

Dari sektor teknologi finansial atau fintech, DJP membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 5,5 triliun hingga periode yang sama. Sektor ini melengkapi empat pilar penerimaan pajak ekonomi digital yang terus dipantau DJP seiring perubahan pola transaksi masyarakat yang semakin beralih ke kanal digital.