Media Kampung – Penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital di Indonesia menembus Rp 60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka ini menjadi salah satu sorotan pembaca sepanjang Sabtu (21/11), bersama penindakan 10 kasus pelanggaran pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat kontribusi terbesar berasal dari sektor Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Sementara OJK menegaskan komitmennya menjaga integritas pasar modal melalui sanksi administratif dan perintah pengembalian keuntungan tidak sah.

Dari total penerimaan pajak ekonomi digital, sektor PMSE menyumbang Rp 46,36 triliun. Posisi berikutnya diisi Pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) senilai Rp 6,02 triliun, pajak industri teknologi finansial (fintech) sebesar Rp 5,5 triliun, serta pajak transaksi aset kripto mencapai Rp 2,23 triliun.

Penerimaan PPN PMSE yang dipungut dari 249 pelaku usaha tercatat terus tumbuh sejak 2020. Pada periode Januari-Oktober 2026 saja, setoran dari sektor ini mencapai Rp 10,69 triliun.

Di sektor fintech, penerimaan ditopang PPN dalam negeri sebesar Rp 3,24 triliun, PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman Rp 1,53 triliun, dan PPh Pasal 26 sebesar Rp 728,28 miliar. Adapun dari transaksi kripto terkumpul PPh Pasal 22 sebesar Rp 1,34 triliun dan PPN dalam negeri senilai Rp 881,82 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital memerlukan adaptasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan. DJP, menurutnya, terus memperkuat sistem pemungutan dan pengawasan agar mampu mengakomodasi variasi transaksi digital. Langkah itu diharapkan membuat sektor digital berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara sekaligus menjaga keadilan iklim usaha.

Di sisi lain, OJK menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu atas 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Dari penindakan tersebut, OJK memerintahkan pelaku dalam tiga kasus manipulasi perdagangan saham untuk mengembalikan keuntungan tidak sah senilai total Rp 23,77 miliar.

Ketiga kasus itu meliputi transaksi saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) dengan keuntungan tidak sah Rp 6,89 miliar, saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) senilai Rp 12,55 miliar, serta transaksi semu pada saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sebesar Rp 4,32 miliar. Aktivitas tersebut dinilai terbukti membentuk gambaran semu perdagangan yang menyimpang dari interaksi permintaan dan penawaran riil.

Selain manipulasi pasar, OJK juga menjatuhkan sanksi denda atas pelanggaran transaksi afiliasi dan transaksi lain. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas perdagangan serta perlindungan investor di pasar modal.

Kedua perkembangan tersebut menunjukkan dua sisi pengelolaan sektor keuangan digital dan pasar modal. Di satu sisi, penerimaan pajak dari ekonomi digital terus tumbuh seiring meningkatnya transaksi daring. Di sisi lain, pengawasan terhadap praktik yang merugikan pasar dan investor tetap dijalankan melalui penegakan aturan.