Media Kampung, Jakarta – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan tetap memuat cita-cita memiskinkan koruptor, meskipun tidak mencantumkan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Penegasan itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Habiburokhman menyatakan UU yang dinantikan selama 18 tahun tersebut akhirnya disahkan. Menurut dia, jiwa undang-undang itu tidak bergeser dari tujuan awal, yakni kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya atau crime does not pay.

“Tidak memuat illicit enrichment bukan berarti meninggalkan cita-cita memiskinkan koruptor,” kata Habiburokhman, dikutip Sabtu (21/11).

Pernyataan itu merespons kritik yang menerjang UU Perampasan Aset setelah pengesahannya. Salah satunya datang dari Prof. Mahfud MD yang menilai roh undang-undang tersebut hampa. Sebagian kritik bermuara pada tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment.

Komisi III DPR menyampaikan terima kasih atas kritik tersebut, termasuk kepada masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, dan insan pers yang mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.

Habiburokhman menjelaskan, asas yang menjadi jiwa undang-undang tidak bergeser sedikit pun. Menurut dia, asas tersebut hidup dalam pasal-pasal yang konkret. Negara kini dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, dan jalur kedua inilah yang selama ini absen.

Ia menyebut pemulihan aset negara berkali-kali membentur tembok ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak bisa dihadirkan ke persidangan. Dalam keadaan seperti itu, menurut dia, aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000 tetap bisa dikejar.

Jangkauan undang-undang ini, lanjut Habiburokhman, juga melebar. Selain korupsi, UU Perampasan Aset menyasar narkotika, terorisme, penyelundupan, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang berbasis teknologi informasi dan/atau merugikan perekonomian masyarakat luas.

Ia menambahkan, ancaman pidana mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu tetap ditegaskan. Semua ketentuan itu berlaku bagi siapa saja tanpa memandang jabatan, termasuk penyelenggara negara.

Bagi DPR, menurut Habiburokhman, pemiskinan koruptor adalah tujuan, bukan sekadar mekanisme. Tujuan itu dinilai tetap dapat dicapai melalui jalur pidana (in persona) maupun nonpidana (in rem). Ia juga menegaskan keputusan untuk tidak memuat illicit enrichment tidak diambil di ruang hampa.

Sebelumnya, laporan pembahasan RUU Perampasan Aset disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan tersebut dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.