Media Kampung, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan dugaan makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan keterlibatan pihak di luar institusi Polri. Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Yusril, penyidikan yang semula terbatas pada kalangan internal Polri dapat berkembang jika ditemukan keterkaitan dengan pihak lain, terutama terkait penggunaan hasil penyadapan.
“Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, namanya pemeriksaan ini, memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri, tapi tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri,” kata Yusril.
Ia menambahkan penyidik berpeluang memeriksa pejabat maupun birokrat pemerintahan lain apabila ditemukan keterkaitan dengan tujuan penyadapan tersebut. Menurut Yusril, pemeriksaan akan terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan tujuan penyadapan.
Yusril menyebut penyidik masih mendalami siapa pihak yang memberikan perintah dan siapa yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan. Ia juga menyinggung keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelumnya, yang menurut Yusril menyatakan bahwa pengguna akhir atau end-user hasil penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit.
“Sampai beberapa hari yang lalu ketika dia ada kantor kerja dengan DPR, Pak Kapolri menyatakan bahwa sampai saat ini end-user-nya adalah mantan Kapolri, Pak Sigit,” ungkap Yusril.
Namun, Yusril menyatakan proses penyidikan terus berkembang. Dari pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terbaru, penyidik menemukan petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dengan tujuan menghalangi presiden menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Tapi sampai saat itu, sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap proses yang baru dan pengumpulan alat bukti, memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan, tujuan tertentu, paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya,” jelas Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan belum ditemukan keterkaitan antara dugaan tindak pidana tersebut dengan rencana pembunuhan terhadap Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari keterangan pers pemerintah mengenai perkembangan penanganan kasus.













