Media Kampung, Tangerang Selatan – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan dasar ilmiah rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Organisasi lingkungan itu menilai relokasi tanpa kajian ekologis yang matang berpotensi meningkatkan kerentanan satwa endemik tersebut.

Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, menyampaikan hal itu saat dihubungi secara daring, Senin (16/11/2026). Menurut Umi, Badak Jawa telah mampu bertahan menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan bencana alam selama ratusan tahun, termasuk letusan dahsyat Gunung Krakatau pada 1883.

“Badak Jawa itu sudah melewati berbagai situasi lingkungan, situasi bencana dari dulu. Ketika Krakatau meletus secara besar tahun 1883, itu pun mereka mampu melewati situasi itu hingga sekarang bertahan,” kata Umi.

Meski demikian, WALHI mengakui ancaman tsunami, gempa bumi, dan aktivitas geologis perlu diperhitungkan pemerintah. Namun, ancaman tersebut tidak otomatis membenarkan pemindahan Badak Jawa ke kawasan dengan karakter ekosistem berbeda.

WALHI mengkhawatirkan perbedaan karakter habitat Ujung Kulon dan Alas Purwo akan menyulitkan adaptasi Badak Jawa. Ujung Kulon memiliki lingkungan lembap, basah, dan berlumpur, sedangkan Alas Purwo relatif lebih kering. Perbedaan itu dinilai bukan persoalan sepele karena Badak Jawa memiliki kebutuhan habitat dan wilayah jelajah yang spesifik.

“Habitatnya sangat berbeda, dari Ujung Kulon yang cenderung lembap, basah, berlumpur ke Alas Purwo yang lebih kering,” jelas Umi.

Selain mempertanyakan kecocokan habitat, WALHI menyoroti belum terbukanya kajian ilmiah yang mendasari rencana relokasi. Umi mengaku organisasinya belum menemukan penjelasan ilmiah yang memadai mengenai urgensi pemindahan tersebut. WALHI sendiri belum melakukan penelitian khusus terhadap rencana itu, tetapi menilai pemerintah harus mengutamakan perlindungan habitat asli sebelum mempertimbangkan translokasi.

“Yang harus dilakukan adalah pemerintah memperkuat perlindungan habitatnya dari berbagai ancaman, tidak hanya secara alam, seperti letusan gunung ataupun tsunami, tetapi juga ancaman terhadap keberadaan Badak Jawa yang muncul dari manusia,” tegasnya.

WALHI mendorong pemerintah memperkuat pemantauan dan sistem peringatan dini, memetakan kawasan rawan tsunami, serta menyiapkan skenario penyelamatan satwa ketika bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memulihkan kawasan yang berpotensi menjadi habitat perlindungan alternatif dalam bentang alam yang sama. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi risiko bencana tanpa harus memindahkan Badak Jawa secara drastis ke ekosistem berbeda.

Umi menegaskan WALHI menolak rencana pemindahan sebelum pemerintah menyusun kajian ekologis yang matang, komprehensif, dan terbuka kepada publik. Menurut WALHI, keselamatan satwa dan perlindungan ekosistem harus menjadi prioritas, dan pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan.