Media Kampung, IKN – Pembangunan kawasan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), terus bergulir. Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pekerjaan fisik Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan mencapai 26,52 persen, diikuti Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial sebesar 25,27 persen.
Capaian itu terungkap saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau sejumlah proyek di KIPP Nusantara pada Minggu, 15 November 2026. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai koridor yang ditetapkan.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Di kawasan yudikatif, infrastruktur jalan mencatatkan kemajuan tertinggi, yakni mencapai 46,69 persen. Angka tersebut jauh di atas capaian gedung utama. Kondisi serupa terlihat di kawasan legislatif, tempat jalan telah menembus 41,49 persen, sementara pembangunan gedung-gedung utama masih berada di kisaran 20 hingga 24 persen.
Secara keseluruhan, pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan Lembaga Legislatif serta Yudikatif mencatat rata-rata capaian fisik masing-masing 25,40 persen dan 32,83 persen. Di kawasan legislatif, Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencapai 22,75 persen dan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen. Adapun Gedung DPR I berada di angka 21,91 persen, Gedung DPR II 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna 20,25 persen.
Menurut Aswin, capaian tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya akses jalan, bergerak lebih cepat dibandingkan gedung utama. Langkah ini dilakukan guna menyiapkan konektivitas antarkawasan di KIPP untuk mendukung operasional pemerintahan.
Selain proyek pemerintah, Basuki meninjau lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 1,25 triliun. Dalam peninjauan itu, Basuki memberikan arahan mengenai standar desain agar hasil konstruksi mampu mengakomodasi kebutuhan pasar.
“Bapak Kepala memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk desainnya,” tutur Aswin.
Rombongan Otorita IKN juga meninjau kolam retensi SM-02 berkapasitas 243.000 meter kubik yang progresnya mencapai sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket kolam retensi berada di angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi akhir tahun sebesar 56,62 persen. Kolam retensi tersebut merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons (sponge city) yang dirancang untuk mengelola limpasan air, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum.














