Media Kampung – Istana Kepresidenan membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan sekitar dua setengah jam itu, disebut ada pembahasan mengenai kabar niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas keinginan tersebut, melainkan memberi sejumlah saran. Di sisi lain, Istana juga menegaskan menghormati proses politik di DPR yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat dan isu pemakzulan Gibran.

Pertemuan Prabowo dan Gibran

Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuan Presiden dan Wakil Presiden itu berlangsung pada Selasa pagi dan membahas sejumlah hal, termasuk dinamika yang berkembang setelah keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam keterangan yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, ia membenarkan bahwa salah satu topik yang muncul adalah soal keinginan Gibran untuk mundur.

Menurut Prasetyo, pembicaraan antara keduanya juga menyinggung langkah hukum yang bisa ditempuh Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Ia menyebut Gibran meminta kesempatan untuk menunjukkan validitas dokumen melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sikap Istana atas proses di DPR

Istana turut menanggapi perkembangan politik di DPR yang dikaitkan dengan hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prasetyo menegaskan bahwa DPR memiliki hak konstitusional yang harus dihormati, begitu pula penggunaan mekanisme parlemen dalam menyampaikan pendapat.

Ia menambahkan, pemerintah menghormati proses yang berjalan di DPR karena hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme politik yang sah. Istana, kata dia, tidak mempersoalkan penggunaan hak tersebut sepanjang ditempuh melalui jalur yang berlaku.

Opsi pembuktian dokumen lewat PTUN

Prasetyo juga menjelaskan bahwa pemerintah mempersilakan Gibran untuk menempuh jalur hukum jika ingin membuktikan keabsahan ijazahnya. Menurut dia, PTUN dapat menjadi forum untuk proses tersebut apabila memang ditempuh sesuai prosedur.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan dirinya bersedia membantu menyiapkan mekanisme jika Gibran benar-benar ingin mengundurkan diri. Namun, Yusril menegaskan dirinya tidak berada dalam posisi untuk menyarankan Gibran mundur.

Yusril juga menilai upaya membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN tidak akan memberi hasil berarti, karena menurutnya putusan Mahkamah Agung yang menjadi rujukan sudah final. Ia menyebut jalur hukum yang paling mungkin ditempuh dalam konteks itu adalah peninjauan kembali, meski prosesnya tetap bergantung pada pihak yang berwenang dan tahapan hukum yang tersedia.

Respons Gibran

Gibran sendiri mengakui telah bertemu dengan Presiden Prabowo di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia mengatakan Presiden memberi sejumlah saran dan masukan, termasuk agar dirinya tetap menghadapi proses hukum di PTUN dengan membawa seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga sarjana.

Selain itu, Gibran menyebut dirinya juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ia menuturkan, Prabowo mendorong agar dirinya tetap memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum yang tersedia.