Media Kampung – Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, menegaskan bahwa MPR belum menerima surat resmi usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bambang, proses HMP saat ini masih berada di ranah DPR, sehingga MPR belum dapat mengambil langkah lebih lanjut. “MPR itu kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai,” ungkapnya saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026).

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa MPR hanya akan bertindak setelah seluruh tahapan di DPR benar-benar selesai. Hal ini menunjukkan bahwa MPR tidak akan terburu-buru dalam menanggapi situasi ini. Ia juga menekankan bahwa keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendukung penggunaan HMP adalah hasil dari keputusan organisasi dan bukan sekadar pendapat pribadi anggota fraksi.

“Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut telah melalui rapat pleno untuk memastikan kesolidan sikap seluruh anggota.

Saat ini, perhatian publik tertuju pada potensi pemakzulan Gibran, namun Bambang Pacul meminta semua pihak untuk menunggu perkembangan di DPR sebelum MPR mengambil tindakan. “Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” tambahnya.

Dengan situasi yang masih berkembang, masyarakat diharapkan untuk mengikuti berita terbaru dan memperhatikan langkah-langkah konstitusional yang diambil oleh DPR dan MPR.