Media Kampung, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti pembukaan pelaksanaan Evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (5/11), dari Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel Kaswo, bersama Ketua Tim Humas, RB, dan TI Sriyani Agustina, jajaran Tim Kerja Humas, RB, dan TI, serta Tim Kerja Program dan Pelaporan.
Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Dr. Kurniaman Telaumbanua, dalam arahannya menjelaskan mekanisme evaluasi, pembagian tim evaluator, tahapan penilaian, serta pentingnya penerapan manajemen risiko yang terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.
Kurniaman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum memperoleh nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,463 atau berada pada Level 3 pada 2025. Capaian itu disebut menjadi dasar untuk terus meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh satuan kerja.
Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 serta Peraturan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-7.OT.03.03 Tahun 2026. Proses penilaian dilakukan melalui aplikasi e-MR, dimulai dengan pengunggahan data dukung pada 9-13 November 2026, dilanjutkan penilaian evaluator pada 16-27 November, persiapan panel pada 30 November-4 Desember, serta panel evaluasi pada 7-18 Desember 2026.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung, Kaswo, menegaskan komitmen jajarannya untuk memperkuat penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas organisasi.
Menurut Kaswo, manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan dokumen evaluasi, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempersiapkan data dukung secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya, sekaligus memastikan penerapan manajemen risiko berjalan konsisten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap manajemen risiko semakin menjadi budaya kerja di lingkungan satuan kerja tersebut, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.














