Media Kampung, Pangkalpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) mengikuti monitoring dan penelaahan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Kementerian Hukum Tahun 2026 yang digelar secara daring pada Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan melibatkan jajaran pengelola keuangan serta pegawai terkait. Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, diwakili Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), M. Bang Bang.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya penerapan PIPK untuk menjaga tata kelola keuangan negara agar tertib, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyoroti perlunya setiap transaksi keuangan dicatat sesuai ketentuan, didukung dokumen yang lengkap, serta melalui proses identifikasi dan pengendalian risiko secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan itu, satuan kerja diminta melaksanakan tahapan penilaian PIPK sesuai jadwal dengan mengutamakan kualitas dan ketepatan hasil evaluasi. Setiap kelemahan pengendalian yang ditemukan juga diminta segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur.

Penguatan koordinasi antara Tim Penerap, Tim Penilai, dan Tim Konsolidator menjadi perhatian dalam pelaksanaan PIPK. Sinergi ketiga tim tersebut dinilai penting agar proses pengendalian intern berjalan efektif dan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan Kementerian Hukum.

Selain membahas evaluasi PIPK, jajaran Kementerian Hukum juga menyinggung persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemeriksaan interim dijadwalkan mulai pada pekan berjalan, sedangkan pemeriksaan terinci direncanakan berlangsung pada awal 2027.

Sehubungan dengan itu, seluruh satuan kerja diminta memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung belanja, laporan keuangan, serta administrasi Barang Milik Negara (BMN). Rekonsiliasi dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sebelumnya juga menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran pemeriksaan BPK RI.

Kaswo menegaskan bahwa penguatan pengendalian intern merupakan bagian penting dari komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, penerapan PIPK harus menjadi budaya kerja yang mengedepankan ketelitian, kepatuhan, dan tanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Kanwil Kemenkum Babel.

Kegiatan evaluasi ini menunjukkan dorongan berkelanjutan di internal Kementerian Hukum untuk memperkuat kualitas pelaporan keuangan dan kesiapan satuan kerja menghadapi proses pemeriksaan dari lembaga audit negara.