Media Kampung, Palembang – Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Palembang masih berada di bawah target. Hingga Oktober 2026, Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tercatat baru 37,78 persen, sementara target tahun ini sebesar 48,59 persen.
Untuk mengejar selisih capaian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri Palembang memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap kepatuhan pekerja maupun pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Upaya itu dibahas dalam Rapat Forum Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang yang digelar di Aula Badaruddin, Kantor Kejari Palembang, Selasa (3112026). Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Palembang Ratu Dewa, didampingi Kepala Kejari Palembang Mohammad Nasir dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palembang Novri Annur.
Sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang juga hadir dalam forum tersebut. Dalam pertemuan itu, Pemkot menyatakan dukungan terhadap perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial.
Ratu Dewa menyebut pemerintah kota telah menempuh sejumlah langkah untuk meningkatkan kepesertaan, termasuk mendorong kewajiban pendaftaran pekerja penerima upah, bukan penerima upah, serta pekerja jasa konstruksi. Penguatan persyaratan kepesertaan juga dilakukan melalui proses perizinan dan pelayanan di lingkungan perangkat daerah.
Menurut dia, Forum Kepatuhan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pengawasan atas kewajiban pemberi kerja dalam mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Novri Annur mengatakan peningkatan cakupan kepesertaan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia menilai capaian UCJ di Palembang tidak lepas dari koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Palembang.
Novri berharap kerja sama tersebut dapat terus diperkuat agar perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di semua sektor di Kota Palembang bisa semakin merata. Dalam forum itu, para peserta juga menyatakan komitmen mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku di masing-masing organisasi perangkat daerah.
BPJS Ketenagakerjaan menempatkan UCJ sebagai salah satu indikator penting dalam memperluas perlindungan bagi pekerja. Di tingkat daerah, pencapaian target ini umumnya bergantung pada kepatuhan pemberi kerja, pemutakhiran data pekerja, dan koordinasi lintas instansi.
Dengan capaian yang masih berada di bawah target, penguatan forum kepatuhan menjadi langkah lanjutan untuk mendorong perlindungan pekerja di Palembang agar lebih luas dan merata.














