Media Kampung – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tuban menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, namun sekaligus mendorong pemerintah daerah memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi daerah dan penutupan kebocoran pajak.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam pandangannya, Fraksi PKB tetap memberi sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi bagi Pemkab Tuban.
Juru Bicara Fraksi PKB, Siswanto, mengatakan peningkatan PAD harus ditempuh lewat perbaikan tata kelola pendapatan, penutupan kebocoran pajak dan retribusi, serta peningkatan kepatuhan tanpa membebani masyarakat kecil dengan kebijakan kenaikan tarif yang tidak proporsional.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong Pemkab Tuban mengambil langkah strategis dengan mendirikan usaha-usaha yang bisa menambah PAD. “Agar kita tidak rutinitas, kita harus ada usaha-usaha yang mendorong timbulnya PAD,” kata Siswanto.
Dalam catatan yang sama, Fraksi PKB turut meminta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar, terutama air bersih.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengatakan Pemkab Tuban setiap tahun menargetkan kenaikan PAD. Untuk 2027, PAD ditargetkan mencapai Rp800 miliar hingga Rp900 miliar.
Aditya menyebut sejumlah sumber PAD yang diperkirakan meningkat, di antaranya pengelolaan beberapa puskesmas menjadi rawat inap, pengelolaan sampah, pemanfaatan aset, serta retribusi parkir dari fasilitas umum.














