Media Kampung, Pandeglang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang menyiapkan agen pajak di tingkat desa untuk menjaring wajib pajak baru sekaligus memperluas layanan perpajakan hingga wilayah pelosok. Langkah ini juga diarahkan untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Bapenda Pandeglang, Ramadani, mengatakan agen pajak akan menjadi perpanjangan tangan lembaganya dalam sosialisasi, pembaruan data wajib pajak, dan pelayanan administrasi perpajakan. Para agen tersebut direkrut dari unsur perangkat desa dan ditetapkan melalui keputusan Bupati Pandeglang.

“Agen pajak ini akan menjadi ujung tombak kami, mata dan telinga Kepala Bapenda. Makanya, agen pajak ini ditunjuk dan diangkat melalui keputusan Bupati Pandeglang,” kata Ramadani seusai peresmian gedung pelayanan pajak daerah, Rabu (28/10/2026).

Meski bekerja di lingkungan pemerintah desa, para agen pajak tetap bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bapenda dalam urusan pengelolaan pajak. Menurut Ramadani, skema ini diharapkan membuat pendataan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih cepat merespons kebutuhan administrasi perpajakan di lapangan.

Bapenda juga menyiapkan layanan digital agar warga tidak perlu selalu datang ke pusat kabupaten untuk mengurus administrasi perpajakan. Warga di Kecamatan Cibitung, Cikeusik, Cimanggu, dan Sumur dapat memanfaatkan agen pajak sebagai penghubung layanan.

“Warga cukup melalui agen pajak. Dokumen bisa dikirimkan melalui WhatsApp, kemudian kami validasi dan memberikan umpan balik,” ujar Ramadani.

Selain mendata wajib pajak baru, agen desa juga diminta membantu menelusuri potensi pajak yang belum tercatat, termasuk aktivitas investasi dan transaksi jual beli tanah. Bapenda menilai langkah ini dapat memperluas basis penerimaan daerah sekaligus mempersempit celah kebocoran pajak.

Ramadani menegaskan pihaknya juga siap memfasilitasi investor dan pengusaha yang membutuhkan layanan perpajakan. “Kalau ada investor atau pengusaha yang mau membeli lahan dan melapor kepada kami, kita akan fasilitasi. Kami tidak akan mempersulit investor,” katanya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari DPRD Pandeglang. Ketua Komisi II DPRD Pandeglang, Yangto, berharap agen pajak benar-benar mampu menjangkau wajib pajak yang selama ini belum masuk pendataan pemerintah daerah.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi kebocoran pajak dan pendapatan asli daerah meningkat. Wajib pajak yang belum terdata juga bisa dijangkau melalui agen-agen pajak,” kata Yangto.

Ia juga meminta Kantor Pertanahan mempercepat sertifikasi aset milik pemerintah daerah agar status kepemilikan lebih jelas dan potensi sengketa dapat dicegah.