Media Kampung – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi usulan redefinisi korupsi yang dibahas Dewan Ekonomi Nasional pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menilai perbaikan definisi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir dan membuat pejabat takut bekerja.

Hal itu disampaikan Yusril saat konferensi pers Peringatan 98 Tahun Sumpah Pemuda di Universitas Indonesia, Gedung Makara UI, Depok, Rabu (28/10/2026). Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung RUU Perampasan Aset dan menekankan bahwa penegakan hukum harus adil serta memberi kepastian.

Terkait RUU Perampasan Aset, Yusril tidak setuju jika setiap pejabat yang terlambat atau luput melaporkan harta kekayaannya langsung dirampas. Menurut dia, langkah persuasif perlu didahulukan.

“Sebagai gagasan sih boleh saja. Hukum harus kita tegakkan dengan adil dan mengandung kepastian hukum. Menurut saya langkah-langkah persuasif perlu dilakukan,” kata Yusril.

Ia menambahkan, penyelenggara negara yang mungkin lupa atau belum memasukkan seluruh harta kekayaannya sebaiknya diberi peringatan terlebih dahulu. Tindakan hukum baru diambil jika yang bersangkutan memang sengaja tidak patuh.

“Bisa saja orang jadi penyelenggara negara kemudian melaporkan harta kekayaan mungkin ada yang luput, ada yang lupa atau belum dimasukkan ya lebih baik diberikan peringatan lebih dulu,” ujarnya.

Yusril juga menyebut pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme perampasan sebaiknya menunggu proses di DPR selesai.

“Kecuali memang betul-betul tidak mau, silakan lah diambil satu langkah hukum. Cuma apakah akan dirampas asetnya atau bagaimana, lebih baik kita menunggu selesainya pembahasan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat,” tegasnya.

Soal usulan dari DEN, Yusril mengatakan dirinya sudah diundang berdiskusi dan menyerahkan dokumen sejarah perubahan hukum antikorupsi di Indonesia. Dokumen itu memuat perjalanan dari perubahan UU 31/1999 menjadi UU 20/2001, penandatanganan UNCAC, pembentukan KPK, hingga penyusunan KUHP baru.

Menurut Yusril, perjalanan hukum antikorupsi di Indonesia sudah panjang sehingga norma yang lahir pada 1999-2001 perlu disempurnakan, bukan diganti. Sorotan utama perbaikan itu adalah Pasal 1 dan Pasal 2 UU Tipikor yang selama ini dinilai multitafsir dan rawan kriminalisasi.

“Memang disadari semua mengandung sifat multi tafsir yang sangat luas. Karena kalau multi tafsir bisa tidak ada kepastian hukum tapi juga bisa menimbulkan kriminalisasi. Oleh karena itu kita harus perbaiki itu terutama terkait dengan pendefinisian apa yang dimaksud dengan kerugian negara, apa yang dimaksud dengan keuangan negara, apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara,” kata Yusril.

Ia menilai kejelasan definisi itu penting agar pemberantasan korupsi tidak merugikan rakyat dan tidak membuat investor asing ragu masuk ke Indonesia.

Yusril menjelaskan, latar belakang usulan Luhut berkaitan dengan kondisi investasi dan dinamika di kawasan Timur Tengah yang menurutnya sedang bergejolak. Ia mengatakan negara-negara di kawasan itu memiliki dana besar dan terjadi persaingan tidak sehat antarnegara Teluk, seperti Dubai dan Abu Dhabi, sehingga investor mencari tempat yang aman.

Dalam pandangannya, Bali menjadi salah satu tujuan yang diincar investor, tetapi kepastian hukum tetap menjadi pertimbangan penting.