Media Kampung – Kementerian Transmigrasi menyerahkan 27 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada Kamis (22/10/2026). Penyerahan ini dilakukan melalui Program Trans Tuntas.
Program tersebut dirancang untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi secara menyeluruh, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat. Direktur FP3KT Ditjen PPKTrans, La Ode Muhajirin, mengatakan fokus utama program itu adalah memastikan transmigran memperoleh hak atas tanah secara legal dan bebas dari konflik.
Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis kepada perwakilan 10 kepala keluarga transmigran. Menurut keterangan yang disampaikan, langkah ini menjadi upaya pemerintah memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigran.
Bupati Maluku Tengah melalui Asisten I, Umar Sopalatu, menyebut penyerahan sertifikat tersebut sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki dua kawasan transmigrasi, yakni Kawasan Transmigrasi Kobisonta dan Kawasan Transmigrasi Sapalewa, yang menjadi bagian dari wilayah kerja Kementerian Transmigrasi.
Kegiatan itu juga melibatkan anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Maluku, Widya Pratiwi, yang diwakili tenaga ahlinya, Angel Rumihin. Dalam kesempatan itu, Angel membacakan pesan Widya Pratiwi yang menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan pengembangan kawasan dan lokasi transmigrasi di Provinsi Maluku, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan transmigrasi.
Melalui Program Trans Tuntas, Kementerian Transmigrasi mengatakan akan terus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mendukung pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan.













