Media Kampung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong pemerintah merevitalisasi tata kelola subsidi LPG 3 kilogram melalui integrasi data penerima bantuan. Menurut dia, langkah itu diperlukan agar subsidi energi lebih tepat sasaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Herman usai mengikuti kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan uji petik Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penerima subsidi LPG tabung bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina Patra Niaga di kantor PT PLN UP3 Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).
Herman mengatakan pemerintah perlu duduk bersama dengan Pertamina untuk memastikan tujuan kebijakan subsidi benar-benar tercapai. Ia menilai sistem pendataan penerima yang berhak belum berjalan optimal.
"Ya mari kita dudukkan apa yang ingin pemerintah capai Apa yang ingin Pertamina lakukan dengan situasi ini Karena dengan adanya MAP, sistem pendataan terhadap yang berhak menerima pada akhirnya juga tidak berfungsi. Oleh karena itu saya berkesimpulan memang perlu adanya revitalisasi terhadap tata kelola subsidi gas ini," ujar Herman.
Ia juga menilai momentum penyaluran LPG 3 kg melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan rencana elektrifikasi dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan seluruh bantuan pemerintah ke dalam sistem data yang sama. Dengan begitu, tata kelola subsidi diharapkan memenuhi prinsip akuntabilitas.
"Terutama tentu dengan rencana Pemerintah terhadap penyalurannya nanti melalui KDMP, kemudian ada rencana Pemerintah untuk elektrifikasi. Jadi, ini adalah momentum bagaimana mengintegrasikan seluruh bantuan Pemerintah dalam sebuah sistem data yang sama dan kemudian tata kelola yang memenuhi akuntabilitasnya," kata Herman.
Herman menyoroti data penyaluran subsidi LPG 3 kg yang dipaparkan PT Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan pembagian desil dalam DTSEN, kelompok desil 1 sampai 5 yang menjadi sasaran penerima disebut hanya menyerap sekitar 50 persen subsidi. Sementara itu, sekitar 50 persen lainnya dinikmati kelompok desil 6 sampai 10, ditambah sekitar 5 persen data yang belum masuk kategori desil.
"Kalau melihat pembagian desil yang ada pada DTSEN, kelompok yang benar-benar berhak menerima yaitu desil 1 sampai 5 hanya menyerap sekitar 50 persen saja. Sementara 50 persen sisanya terbagi di desil 6 sampai 10 yang tergolong masyarakat berkemampuan, bahkan ada 5 persen data yang tidak masuk dalam desil," paparnya.
Menurut Herman, subsidi pada dasarnya merupakan dukungan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, penyalurannya harus dibenahi agar manfaat anggaran negara benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti besarnya porsi LPG bersubsidi dalam keseluruhan penyaluran Pertamina Patra Niaga. Dari total penyaluran sebesar 8,1 juta ton, porsi LPG komersial hanya 4 persen, sedangkan 96 persen lainnya merupakan LPG bersubsidi.
Besarnya porsi subsidi itu, kata Herman, menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola agar kebijakan subsidi tidak meleset dari sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.














