Media Kampung, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah membentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Energi, yang diharapkan dapat mempercepat agenda hilirisasi dan transisi energi. Pembentukan kementerian ini merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menekankan bahwa kehadiran kementerian baru ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien. “Pengembangan PLTS 100 GWp membutuhkan penyelarasan kebijakan yang menyeluruh, dari industri, perencanaan energi, hingga investasi,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang lebih baik antarinstansi, pengembangan PLTS diharapkan dapat terhubung langsung dengan kawasan industri yang memerlukan energi bersih. INDEF GTI bersama Systemiq mencatat adanya 8 kawasan prioritas yang dapat menyerap listrik bersih hingga 31 terawatt-hour (TWh) per tahun, setara dengan kapasitas PLTS sekitar 8-13 GW.
Namun, tantangan besar masih ada, termasuk hambatan teknis dan birokrasi. Kesiapan jaringan listrik, ketersediaan lahan, serta skema pembiayaan menjadi bagian penting dari realisasi potensi ini. Imaduddin menegaskan bahwa kementerian baru ini perlu memiliki target dan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menangani kompleksitas regulasi yang ada.
INDEF GTI juga mendorong kementerian ini untuk segera menetapkan agenda percepatan lintas kementerian, yang mencakup pengadaan listrik energi terbarukan, kepastian akses jaringan, dan kesiapan lahan. Mekanisme eskalasi juga perlu disiapkan untuk mengatasi proyek strategis nasional yang terhambat oleh benturan kewenangan.
Dengan adanya kementerian baru yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia, Imaduddin berharap dapat terjadi perbaikan strategi hilirisasi nasional. Namun, tantangan di sektor industri mineral kritis, perizinan, dan infrastruktur energi harus tetap diperhatikan, mengingat kesiapan teknologi dan kualitas tenaga kerja sangat berpengaruh pada keberhasilan hilirisasi.
“Hilirisasi memerlukan dukungan lintas kementerian yang terarah. Ketika salah satu mata rantai tertinggal, manfaat dari hilirisasi tidak akan optimal,” tegas Imaduddin, menggarisbawahi pentingnya peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan dalam sektor ini.
