Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menginginkan negara menguasai minimal 70 persen hasil tambang di Indonesia. Rencana tersebut dinilai perlu dirumuskan secara terukur, termasuk memperjelas dasar perhitungannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha sektor pertambangan.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, mengatakan pihaknya mendukung tujuan pemerintah meningkatkan manfaat sektor pertambangan bagi negara. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan kepastian hukum, kelayakan investasi, serta keberlanjutan operasional perusahaan tambang.
Menurut Anggawira, pemerintah perlu memperjelas definisi penguasaan 70 persen hasil tambang, termasuk dasar perhitungan yang digunakan. Ia mempertanyakan apakah angka tersebut dihitung dari nilai produksi, pendapatan, laba bersih, atau seluruh manfaat ekonomi yang diterima negara dan masyarakat.
Anggawira menilai penguasaan 70 persen manfaat ekonomi dari sektor pertambangan sebenarnya memungkinkan. Hanya saja, ukuran yang dipakai sebaiknya tidak terbatas pada nilai produksi atau pendapatan perusahaan. Ia menegaskan angka 70 persen tidak seharusnya langsung diterapkan sebagai potongan seragam dari pendapatan kotor setiap perusahaan, karena setiap tambang memiliki struktur biaya, risiko, jenis komoditas, dan kondisi operasional yang berbeda.
“Bagi Aspebindo, ukuran yang paling tepat adalah total manfaat ekonomi bagi Indonesia. Perhitungannya dapat mencakup pajak, royalti dan PNBP, dividen negara, nilai tambah dari hilirisasi, lapangan kerja, penggunaan barang dan jasa dalam negeri, serta manfaat bagi daerah penghasil,” kata Anggawira.
Terkait cakupan kebijakan yang disebut akan berlaku bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), Anggawira menilai pemerintah perlu mengaturnya lebih terperinci melalui aturan pelaksanaan. Setiap perubahan kewajiban perusahaan, menurutnya, harus memiliki dasar hukum yang tegas dan tetap menjaga kepastian berusaha.
“Karena itu, belum tepat jika pelaku usaha menyimpulkan bahwa perusahaan yang sedang beroperasi otomatis langsung terkena skema tertentu. Untuk IUP baru, pemerintah dapat menetapkan persyaratan secara jelas sejak awal. Untuk izin yang sudah berjalan, perlu ada aturan transisi dan kajian terhadap komitmen yang telah dibuat, termasuk investasi yang sudah ditanamkan,” ujarnya.
Anggawira menambahkan, rencana tersebut berpotensi memengaruhi keputusan investasi di sektor pertambangan. Ketidakjelasan mekanisme penerapan dapat membuat investor menghitung ulang risiko usaha, biaya, hingga potensi pengembalian modal.
“Ketidakjelasan kebijakan dapat mempengaruhi rencana investasi dan valuasi perusahaan,” kata Anggawira.













