Media Kampung – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menuntaskan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid (APG), kerja sama interkoneksi listrik antarnegara ASEAN. Langkah ini dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor listrik regional sekaligus menarik investasi di sektor energi.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, menyebut keikutsertaan Indonesia dalam APG berpotensi memperluas pasar ekspor listrik, menarik investasi, dan mempercepat pembangunan energi baru terbarukan (EBT). Menurutnya, kerja sama itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan energi regional.

Namun, Bisman mengingatkan bahwa upaya tersebut tidak ringan. Kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit hingga jaringan transmisi dinilainya sangat besar. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu pembahasan tersendiri mengenai perdagangan listrik lintas batas, termasuk soal ekspor dan impor, perizinan, penetapan harga, skema pembagian keuntungan yang transparan, hingga prioritas listrik domestik.

“Tetapi penting harus ditegaskan dalam regulasi kalau pasokan listrik domestik tetap menjadi prioritas utama. Selain itu juga soal sharing investasi antara PLN, Pemerintah atau APBN dan swasta harus jelas, ini penting agar tidak jadi masalah dikemudian hari,” kata Bisman kepada kumparan, Senin (16/11).

Pandangan senada datang dari pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria. Ia menilai APG merupakan peluang strategis, tetapi tetap mengandung risiko ekonomi dan kedaulatan energi. Menurutnya, kerja sama ini harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, bukan sekadar ambisi menghubungkan jaringan listrik antarnegara.

Sofyano melihat Indonesia berpeluang memperoleh pendapatan dari ekspor listrik, menarik investasi energi terbarukan, memperkuat keandalan pasokan, serta membuka pasar regional. Negara ASEAN yang memiliki surplus listrik dan biaya produksi murah, katanya, berpotensi menikmati keuntungan besar. Sebaliknya, negara yang bergantung pada impor listrik bisa memperoleh pasokan lebih murah, tetapi berisiko mengalami ketergantungan energi.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia memperhitungkan biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur dengan menjunjung prinsip kesetaraan. “Indonesia harus berhati-hati. Jangan sampai kita menanggung biaya pembangunan jaringan dan infrastruktur, sementara negara lain justru menikmati keuntungan perdagangan listrik yang lebih besar,” ujarnya.

Dengan posisi geografis dan potensi EBT yang dimiliki, Indonesia berada di persimpangan antara memanfaatkan peluang perdagangan energi regional dan menjaga kepastian pasokan listrik dalam negeri. Kedua pengamat menekankan bahwa kejelasan regulasi, transparansi skema investasi, dan perlindungan kepentingan domestik menjadi syarat utama agar interkoneksi listrik ASEAN memberi manfaat nyata bagi Indonesia.