Media Kampung, Bali – Realisasi investasi di Bali pada kuartal III tahun 2026 telah mencapai Rp 23,77 triliun, didominasi oleh penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 14,9 triliun. Meskipun nilai ini masih berada di bawah target tahunan sebesar Rp 47,93 triliun, pencapaian tersebut menunjukkan peran penting modal asing dalam perkembangan perekonomian Bali.
Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, sektor hotel dan restoran menjadi bidang investasi paling dominan, menyumbang sekitar Rp 9 triliun dari total realisasi investasi. Namun, distribusi investasi masih terkonsentrasi di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, dengan 93 persen investasi terpusat di daerah tersebut, sementara daerah lain masih tertinggal.
Dominasi Modal Asing dan Negara Asal Investasi
Modal asing yang berinvestasi di Bali berasal dari berbagai negara, antara lain Prancis, Australia, Rusia, Singapura, dan Belanda. Meski demikian, urutan negara investor ini dapat berubah seiring perkembangan periode investasi yang masih berlangsung di kuartal III 2026.
Tantangan Investasi dan Dampaknya pada Masyarakat Lokal
Meskipun investasi asing memberikan kontribusi signifikan, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Beberapa isu utama meliputi alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, dan masalah pengelolaan sampah yang masih menjadi perhatian serius di Bali. Selain itu, praktik nominee oleh warga negara asing, yang meminjam nama warga lokal untuk menguasai aset dan lapangan usaha, mengancam kesempatan berusaha masyarakat Bali, khususnya pelaku UMKM.
Contoh praktik tersebut terlihat pada pengelolaan usaha seperti salon, sasana olahraga (fitness center), hotel melati, kedai obat tradisional, dan penjahitan yang banyak dikelola oleh warga asing. Hal ini berdampak pada berkurangnya ruang usaha bagi penduduk lokal.
Perizinan dan Penataan Usaha Akomodasi
DPMPTSP Bali mencatat adanya peningkatan 15 persen dalam pengurusan izin akomodasi pariwisata, didorong oleh penataan usaha yang melibatkan Online Travel Agency (OTA). Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mengambil langkah untuk menertibkan usaha hotel dan vila, terutama yang beroperasi tanpa izin resmi. Usaha ilegal mulai ditinggalkan oleh wisatawan, sehingga pelaku usaha mulai mengurus perizinan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.
Distribusi Investasi yang Belum Merata
Realisasi investasi tertinggi masih berada di Kabupaten Badung dengan nilai Rp 14 triliun, sementara Kabupaten Jembrana mencatat nilai terendah sebesar Rp 139 miliar. Kendala utama yang menghambat investasi di Jembrana adalah jarak yang dianggap jauh dari pusat kota Denpasar, sehingga investor enggan melakukan aksi investasi di wilayah tersebut.
Pengembangan investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Bali menjadi fokus DPMPTSP untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, pengelolaan investasi di Bali perlu terus diperbaiki agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Tinggalkan Balasan