Media Kampung – Bawaslu mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 772,74 miliar untuk tahun 2027 di luar pagu awal sebesar Rp 3,7 triliun. Usulan ini disampaikan Sekjen Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR pada Senin (31/8).
Rincian Anggaran Bawaslu 2027
Total anggaran Bawaslu untuk 2027 sebesar Rp 3.749.107.602.000, terbagi menjadi dua program utama. Program pertama adalah dukungan manajemen atau operasional dengan nilai Rp 2.570.447.602.000. Program kedua adalah penyelenggaraan pemilu sebagai prioritas nasional sebesar Rp 1.178.660.000.000.
Alokasi Anggaran Operasional
Dari total pagu sebesar Rp 3,7 triliun, sekitar Rp 1,72 triliun dialokasikan untuk belanja operasional pegawai. Dana ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, uang kehormatan pimpinan Bawaslu, serta tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.
Belanja operasional barang mencapai Rp 849,2 miliar, mencakup honorarium tenaga ahli, pramubakti, satpam, cleaning service, pemeliharaan kantor, kendaraan dinas, dan kebutuhan perkantoran lainnya.
Program Penyelenggaraan Pemilu
Anggaran sebesar Rp 1,17 triliun dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemilu, termasuk pengawasan perencanaan dan regulasi, verifikasi peserta pemilu, pengawasan lembaga ad hoc, data pemilih, daerah pemilihan, alokasi kursi, dan pencalonan.
Kebutuhan Tambahan untuk Tugas Rutin
Ferdinand menjelaskan bahwa pagu anggaran awal 2027 belum mencakup kebutuhan untuk kegiatan tugas dan fungsi rutin Bawaslu. Oleh karena itu, Bawaslu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 772,74 miliar yang saat ini sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara.
“Sama seperti yang disampaikan oleh Sekjen KPU, kegiatan tugas dan fungsi rutin Bawaslu sejauh ini belum dialokasikan anggaran,” ujar Ferdinand.
Signifikansi Anggaran Tambahan
Penambahan anggaran ini penting untuk memastikan Bawaslu dapat menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan optimal dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Kebutuhan anggaran yang memadai mencerminkan komitmen untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.















Tinggalkan Balasan