Media Kampung – Presiden Nikaragua Daniel Ortega secara resmi mengumumkan penghapusan pemilu di negaranya. Dalam pidato pada peringatan Revolusi Sandinista, 19 Juli 2026, Ortega menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pemilu di Nikaragua. Langkah ini merupakan puncak dari perjalanan panjang Ortega dari seorang pahlawan revolusioner menjadi penguasa yang disebut banyak pihak sebagai tiran.
Ortega mengatakan bahwa ia akan membangun tembok untuk mencegah oposisi merebut kekuasaan. Parlemen Nikaragua yang dikuasai oleh Ortega dan istrinya, Rosario Murillo, segera mengumumkan akan melakukan perubahan konstitusi untuk mewujudkan pernyataan tersebut. Perubahan ini diklaim bertujuan untuk memastikan perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kelanjutan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan.
Perjalanan Kekuasaan Ortega
Daniel Ortega pertama kali memimpin Nikaragua setelah Revolusi Sandinista 1979 yang menggulingkan diktator Anastasio Somoza. Ia terpilih sebagai presiden pada 1984 dan kalah dalam pemilu 1990. Meskipun kalah, saat itu ia menyerahkan kekuasaan secara damai, yang sempat memperkuat kredibilitas demokrasi Nikaragua.
Namun, ketika kembali berkuasa pada 2007, Ortega telah membersihkan banyak mantan rekannya dan mulai membangun aliansi dengan kelompok bisnis kuat. Ia juga memanfaatkan gelombang merah muda di Amerika Latin saat itu, termasuk dukungan dari Venezuela di bawah Hugo Chavez. Bantuan dari Venezuela memungkinkan Ortega menjalankan program sosial yang mengurangi kemiskinan dan malnutrisi anak secara drastis.
Setelah kematian Chavez pada 2013 dan krisis minyak yang melanda Venezuela, bantuan asing mulai mengetat. Pada April 2018, Ortega mengumumkan kenaikan iuran jaminan sosial dan pemotongan tunjangan. Demonstrasi mahasiswa pecah dan dihadapi dengan kekerasan oleh pendukung Ortega. Meskipun ia menarik kembali kebijakan tersebut, protes meluas dan menuntut pengunduran dirinya.
Sejak saat itu, Ortega semakin mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mengangkat istrinya sebagai wakil presiden, lalu menjadi ko-presiden, dan menempatkan anak-anaknya di posisi senior. Penghapusan pemilu menjadi langkah terakhir untuk menutup semua jalur oposisi.
Reaksi Internasional
Langkah Ortega menuai kecaman dari berbagai pihak. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas erosi ruang sipil dan politik di Nikaragua. Ia menekankan bahwa pihak berwenang bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia dan memastikan semua warga negara dapat berpartisipasi secara bebas dan aman dalam kehidupan publik, termasuk melalui pemilu.
Pemerintah Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mengutuk pernyataan Ortega. Namun, hingga saat ini AS belum mengambil tindakan tegas seperti yang diterapkan terhadap Kuba atau Venezuela. Analis menilai perbedaan pendekatan ini karena Nikaragua tidak memiliki sumber daya alam seperti Venezuela, dan tidak ada penerus yang jelas selain keluarga Ortega. AS dikhawatirkan akan memicu gelombang migrasi atau represi jika bertindak terlalu keras.
Penghapusan pemilu di Nikaragua menjadi preseden berbahaya di kawasan Amerika Latin. Ortega, yang pernah menjadi simbol perjuangan melawan kediktatoran, kini justru menjelma menjadi penguasa yang menutup semua pintu demokrasi.
