Media Kampung – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan pentingnya peran kampus dalam menyiapkan talenta digital bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam acara Talent & Employer Partnership Summit 2026 di Jatinangor, Senin sore, 18 Mei 2026.
Rini memaparkan bahwa kementeriannya tidak hanya fokus pada pembangunan sistem digital, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung pengembangan talenta ASN agar lebih adaptif terhadap tuntutan dunia digital. Salah satu langkah strategis yang dia soroti adalah peran perguruan tinggi dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan kompetensi masa depan agar lulusan siap menghadapi tantangan sektor publik yang semakin kompleks.
Selain itu, Rini menekankan penguatan peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah. Dia mengungkapkan pentingnya membangun digital talent hub yang menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan birokrasi, sehingga menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Model kolaborasi ini juga dapat diwujudkan melalui program magang, kerja proyek bersama, dan pembelajaran berbasis pengalaman yang memberikan mahasiswa kesempatan memperoleh pengalaman nyata dalam menangani permasalahan di sektor publik.
Lebih jauh, Rini menggarisbawahi bahwa tata kelola pemerintahan akan bertransformasi menuju sistem yang lebih kolaboratif dan partisipatif. Pemerintah tidak lagi bekerja secara terpisah dari masyarakat, melainkan bersama-sama dengan masyarakat dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak positif. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran penting untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul, memperkuat budaya kolaborasi, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berbasis data.
Dia juga menekankan bahwa birokrasi masa depan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan menyediakan pelayanan yang nyata manfaatnya, bukan sekadar administratif. Kampus seperti Unpad diminta tidak hanya menjadi tempat diskusi, namun juga memperkuat hubungan antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lain agar dunia digital dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menteri PANRB menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kemajuan birokrasi tidak semata ditentukan oleh teknologi, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja secara kolaboratif dan adaptif serta menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan