Media Kampung – Paradoks Kartini menyoroti fakta bahwa perempuan menjadi aktor utama dalam upaya mitigasi krisis iklim, namun mereka masih sering terpinggirkan dalam akses sumber daya dan proses pengambilan keputusan, menciptakan ketimpangan gender yang mendalam di tengah tantangan lingkungan global.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 70% rumah tangga yang mengelola kebun pangan dan sumber air bersih di wilayah rawan banjir dipimpin oleh perempuan, yang secara tidak langsung mengurangi dampak perubahan iklim melalui praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang cermat.
Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat peningkatan suhu rata-rata nasional sebesar 0,6°C dalam satu dekade terakhir, serta peningkatan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor yang mempengaruhi lebih dari 12 juta jiwa, mayoritas perempuan yang mengelola rumah tangga.
Ketimpangan ini diperparah oleh rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan dewan perencanaan daerah, di mana hanya sekitar 30% kursi yang diisi oleh perempuan, meskipun mereka memiliki pengetahuan lokal yang kritis untuk adaptasi iklim.
Beberapa inisiatif, seperti program “Women Climate Leaders” yang diluncurkan oleh Kementerian Perempuan pada tahun 2022, berupaya memberikan pelatihan teknis dan akses pembiayaan mikro kepada petani perempuan, namun implementasinya masih terbatas pada provinsi tertentu dan belum merata secara nasional.
Pemerintah menegaskan komitmen melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) 2024-2029, yang mencakup target peningkatan partisipasi perempuan dalam proyek energi terbarukan sebesar 40%, namun realisasinya masih memerlukan sinergi antara kementerian, LSM, dan sektor swasta.
Organisasi non‑profit seperti Yayasan Lingkungan Hidup Indonesia menilai bahwa tanpa kebijakan afirmatif yang mengikat, peran perempuan dalam mitigasi iklim akan terus terabaikan, sehingga mengancam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
Hingga kini, laporan terbaru menunjukkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam proyek restorasi hutan mangrove di Sulawesi Selatan sebanyak 25% dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan adanya pergeseran positif meski tantangan struktural masih tetap signifikan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Leave a Reply