Media Kampung – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, memaparkan kriteria yang harus dimiliki seorang wakil presiden. Menurut dia, sosok yang mengisi jabatan itu harus pintar dan mau bekerja, karena tugas utamanya adalah membantu presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan JK di Kementerian P2MI pada Jumat (20/11). Ia merujuk langsung pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar penilaiannya.
“Jadi gini ya, kriterianya satu dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 mengatakan bahwa ayat 2, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden,” kata JK. “Artinya, wakil presiden itu membantu,” sambung dia.
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.” Bagi JK, bunyi pasal itu menegaskan bahwa posisi wapres bukan jabatan seremonial, melainkan posisi kerja yang melekat pada tugas pemerintahan.
Karena itu, ia menilai wakil presiden yang pasif tidak menjalankan amanat konstitusi. “Kalau wakil presiden itu diam, tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar. Dia harus bekerja, membantu. Nah, itu bunyi Undang-Undang Dasar,” ujar dia.
JK lalu menegaskan syarat kemampuan pribadi sebagai konsekuensi dari tugas tersebut. “Jadi harus baik, harus pintar. Kalau tidak pintar, tidak memiliki kemampuan, bagaimana bisa membantu presiden? Nah, itu masalahnya, ya,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul ketika kursi wakil presiden sedang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan tersebut. Presiden Prabowo Subianto harus menunjuk dua nama untuk diserahkan kepada MPR sebagai calon pengganti Gibran. Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua nama itu untuk menjadi wakil presiden ke-15.
Dalam kerangka konstitusi, proses pengisian jabatan wapres yang lowong diatur melalui mekanisme pemilihan oleh MPR atas usulan presiden. Karena itu, kriteria yang disebut JK menjadi salah satu pertimbangan publik dalam mencermati sosok yang akan mendampingi presiden menjalankan pemerintahan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai nama-nama yang akan diajukan presiden kepada MPR. JK sendiri tidak menyebut nama tertentu dalam pernyataannya, melainkan hanya memaparkan syarat umum seorang wakil presiden menurut pandangannya atas UUD 1945.
















