Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan usulan pemindahan badak Jawa dari Banten ke Banyuwangi, Jawa Timur, perlu dikaji bersama dengan melibatkan sejumlah pihak. Kajian itu akan melibatkan Komisi IV DPR, kementerian terkait, serta pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Menurutnya, seluruh pihak perlu mempelajari dampak dari usulan pemindahan badak Jawa, termasuk keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul.

“Nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV, dan juga nanti menteri terkait,” kata Saan.

Selain Komisi IV dan kementerian terkait, Saan menyebut pemerintah daerah juga akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Pihak yang dimaksud meliputi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten.

“Untuk sama-sama mengkaji, mempelajari terkait dengan plus minusnya kalau usulan pemindahan badak Jawa itu,” ujarnya.

Saan menambahkan, DPR akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait untuk membicarakan berbagai hal mengenai rencana pemindahan badak Jawa tersebut.

Usulan pemindahan badak Jawa sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo saat memberikan keterangan di COP31 di Antalya, Turki, pada 14 November 2026. Hashim menyoroti nasib badak Jawa yang saat ini menghuni wilayah Ujung Kulon.

Menurut Hashim, keselamatan pusat suaka badak Jawa di Ujung Kulon terancam potensi bencana alam. Aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa endemik tersebut.

“Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa terjadi tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah,” ungkap Hashim.

Sebagai langkah antisipatif, Hashim menyebut pemerintah memiliki gagasan memindahkan sebagian populasi badak Jawa ke habitat alternatif yang lebih aman. Lokasi yang dinilai cocok untuk menjadi suaka baru bagi mamalia bercula satu ini adalah Taman Nasional Alas Purwo di ujung Jawa Timur.

Wacana ini menempatkan badak Jawa sebagai salah satu prioritas pembahasan konservasi di lingkup parlemen dan pemerintah. DPR melalui Komisi IV akan menjadi pintu masuk pembahasan bersama kementerian yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan, sementara pemerintah daerah diminta menyampaikan pertimbangan dari sisi wilayah masing-masing.

Sejauh ini belum ada keputusan mengenai apakah pemindahan badak Jawa akan dilakukan, berapa jumlah individu yang akan dipindahkan, maupun jadwal pelaksanaannya. Pembahasan lintas pihak yang disebut Saan akan menjadi tahap awal untuk menilai kelayakan usulan tersebut.