Media Kampung, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro, meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mengatur mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR bersama Kabaintelkam Polri terkait RUU Penyadapan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Menurut Bimantoro, pengaturan penyadapan harus mampu mempertemukan tiga kepentingan sekaligus, yakni keamanan negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Ia menilai ketiganya tidak boleh saling meniadakan dalam penyusunan regulasi.

Untuk kepentingan keamanan negara, Bimantoro menyebut negara harus tetap mampu menghadapi terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan cyber, dan berbagai ancaman keamanan lain. Kewenangan penyadapan dinilai tetap dibutuhkan dalam menghadapi ancaman tersebut.

Namun, ia menekankan hasil penyadapan juga harus memiliki dasar hukum dan integritas pembuktian agar dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. “Hasil penyadapan dapat digunakan secara sah, memiliki integritas pembuktian, dan tidak menimbulkan persoalan dalam proses peradilan,” kata Bimantoro.

Ia juga menyoroti praktik penyadapan yang dinilai melebar dari tujuan awal. “Yang terkadang itu masih bisa diperdebatkan sampai dengan saat ini, yaitu penyadapan yang kadang-kadang melebar ke sana-sini,” ujarnya.

Pada kepentingan konstitusional, Bimantoro mengingatkan agar kewenangan penyadapan tidak melanggar hak privasi masyarakat. “Tidak boleh ada penyadapan sewenang-wenang, pengawasan tanpa batas, dan pelanggaran hak privasi daripada warga negara,” lanjutnya.

Atas dasar itu, legislator Gerindra tersebut meminta Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri menjelaskan mitigasi risiko agar penyadapan tetap memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. “Bagaimana memastikan penyadapan memenuhi prinsip legality, legitimate aim, necessity, serta proportionality?” tanyanya.

Dalam kesempatan yang sama, Bimantoro menyinggung informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap sekitar 6 ribu nama yang menurutnya hingga kini belum dapat dipertanggungjawabkan. Ia mempertanyakan dasar kewenangan dan kepentingan di balik penyadapan tersebut.

“Karena kita sama-sama tahu, kemarin kita dikagetkan, seorang pimpinan tertinggi Polri melakukan penyadapan yang membabi buta. Seakan-akan ada 6 ribu nama di sana, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini. Apa kewenangannya dan apa kepentingannya?” ucapnya.

Ia kemudian meminta RUU Penyadapan mengatur perlindungan bagi masyarakat yang tidak berkaitan dengan tindak pidana, tetapi komunikasinya turut tersadap. Menurutnya, regulasi harus memastikan warga yang tidak terlibat perkara tidak dirugikan oleh penyadapan yang dilakukan aparat.

Pembahasan RUU Penyadapan bersama Kabaintelkam Polri ini menjadi bagian dari upaya DPR dan pemerintah menyusun payung hukum penyadapan. Sorotan utama dalam rapat tersebut adalah bagaimana pengawasan, dasar hukum, dan batas kewenangan aparat dirumuskan agar penyadapan tetap sah secara hukum tanpa mengorbankan hak privasi warga.