Media Kampung, Jakarta – Ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian materiil ini diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar dan telah diregistrasi MK pada 12 November 2026 dengan nomor perkara 423/PUU-XXIV/2026.
Gugatan menyasar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan capres dan cawapres memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Jovi mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalam permohonannya, pemohon menilai persyaratan ijazah formal tidak dapat dijadikan ukuran mutlak untuk menentukan kemampuan seseorang memimpin negara. Menurut pemohon, kapasitas kepemimpinan, integritas, dan kecakapan menjalankan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh.
Jovi juga menilai ketentuan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selain persoalan hak politik, ia menyoroti dampak penerapan syarat ijazah yang dinilai dapat memunculkan perdebatan berkepanjangan mengenai keabsahan dokumen pendidikan para kandidat.
Sebagai pembanding, pemohon merujuk praktik di sejumlah negara demokrasi, yakni Amerika Serikat, Prancis, dan India, yang disebut tidak menjadikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat pencalonan presiden. Pemohon secara khusus menyoroti Konstitusi Amerika Serikat yang mengatur syarat calon presiden berdasarkan kewarganegaraan, batas usia, serta masa domisili, tanpa mencantumkan ketentuan ijazah.
Berdasarkan argumentasi tersebut, Jovi meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, permohonan ini masih berupa gugatan yang diajukan pemohon. MK belum mengambil keputusan mengenai konstitusionalitas ketentuan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden.













