Media Kampung – Kekayaan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tercatat naik menjadi Rp 27.915.654.176 atau sekitar Rp 27,91 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Maret 2026.
Jika dibandingkan dengan LHKPN yang disampaikan pada 24 Oktober 2023 saat ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden, total harta Gibran bertambah sekitar Rp 2,37 miliar. Laporan terbaru itu merupakan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2025.
Rincian harta Gibran dalam LHKPN terbaru
Berdasarkan data yang dipublikasikan KPK pada Mei 2026, total kekayaan Gibran berasal dari sejumlah kategori aset dengan utang tercatat nol rupiah. Komponen terbesar masih berasal dari tanah dan bangunan.
- Tanah dan bangunan: Rp 17.440.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp 286.500.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 280.000.000
- Surat berharga: Rp 5.552.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 4.357.154.176
- Total kekayaan: Rp 27.915.654.176
- Utang: Rp 0
Aset tanah dan bangunan itu terdiri atas tujuh bidang yang berada di Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah. Sementara pada kategori alat transportasi dan mesin, Gibran melaporkan tujuh kendaraan, yang mencakup empat mobil dan tiga sepeda motor.
Daftar kendaraan yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Toyota Avanza, Isuzu Panther, Daihatsu Gran Max, Honda Scoopy, Honda CB-125, dan Royal Enfield.
Perbandingan dengan laporan saat pencalonan pada 2023
Dalam LHKPN yang disampaikan pada 24 Oktober 2023, Gibran tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 25.545.215.362 atau sekitar Rp 25,54 miliar.
- Tanah dan bangunan: Rp 17.339.000.000
- Alat transportasi dan mesin: Rp 332.000.000
- Harta bergerak lainnya: Rp 260.000.000
- Surat berharga: Rp 5.552.000.000
- Kas dan setara kas: Rp 2.062.215.362
- Total kekayaan: Rp 25.545.215.362
- Utang: Rp 0
Jika dibandingkan dengan laporan terbaru, nilai tanah dan bangunan naik sekitar Rp 101 juta. Sebaliknya, aset kendaraan turun sekitar Rp 45,5 juta berdasarkan nilai yang dilaporkan.
Kenaikan terbesar terlihat pada kas dan setara kas yang bertambah sekitar Rp 2,29 miliar. Adapun surat berharga tercatat tetap sama pada kedua laporan.
Makna data LHKPN
Perlu dipahami, LHKPN adalah laporan kekayaan yang disampaikan penyelenggara negara kepada KPK. Data tersebut menunjukkan komposisi harta pada waktu pelaporan, tetapi tidak otomatis menggambarkan besaran pendapatan, keuntungan, atau sumber perubahan kekayaan seseorang.
Karena itu, kenaikan nilai dalam LHKPN lebih tepat dibaca sebagai perubahan total aset yang dilaporkan, bukan sebagai kesimpulan langsung mengenai asal-usul seluruh penambahan kekayaan.













