Media Kampung, Jakarta – Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Penerimaan usulan tersebut disampaikan dalam rapat di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam rapat itu, Saan menyebut jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan HMP sesuai dokumen tanda tangan yang diserahkan para pengusul. Ia merinci dukungan datang dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Partai Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Saan mengatakan pimpinan DPR menghormati usulan yang diajukan para anggota dewan. Ia menegaskan usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Saan, penerimaan usulan HMP mengacu pada Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI. Ia juga menyebut materi yang disampaikan pengusul berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3.
Ketentuan itu mengatur hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saan menambahkan, usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.














