Media Kampung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pembentukan kelompok kerja atau Pokja penanganan perkara pelanggaran HAM berat tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komnas HAM maupun kewenangan Kejaksaan Agung.
Yusril mengatakan, Pokja itu dibentuk untuk menyamakan persepsi, standar, dan prosedur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung agar penanganan perkara yang selama ini mandek bisa didorong sampai ke Pengadilan HAM.
Fokus pada koordinasi prosedural
Dalam keterangannya, Yusril menekankan bahwa persoalan utama yang ingin dipecahkan bukan soal pencampuradukan kewenangan, melainkan perbedaan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai batas tugas masing-masing lembaga agar hasil penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menjelaskan, Kemenko Kumham Imipas menjalankan fungsi koordinasi untuk mencari hambatan prosedural yang membuat sejumlah perkara pelanggaran HAM berat belum dapat ditindaklanjuti ke pengadilan. Dengan koordinasi itu, pemerintah berharap ada jalan keluar atas masalah yang selama ini membuat proses hukum tersendat.
Tidak mengambil alih kewenangan lembaga
Yusril juga menegaskan koordinasi tersebut tidak berarti pemerintah mengambil alih kewenangan lembaga lain atau mengurangi independensi pihak yang terlibat. Ia menyebut koordinasi lintas lembaga dalam hal prosedural adalah hal yang lazim selama tidak mengganggu kewenangan masing-masing institusi.
Menurut dia, pola serupa juga kerap dilakukan pemerintah dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung, sepanjang menyangkut hal-hal teknis atau prosedural. Karena itu, Pokja HAM menurut Yusril lebih tepat dipahami sebagai tim koordinasi, bukan forum yang membahas substansi kewenangan Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung.
Latar belakang pembentukan Pokja
Yusril menjelaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan tugas penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM, sementara kewenangan penyidikan berada pada Kejaksaan Agung. Perbedaan mekanisme kerja kedua lembaga itu, menurut dia, menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah perkara tidak berlanjut ke tahap berikutnya.
Karena itu, pembentukan Pokja diarahkan untuk menyamakan standar dan persepsi agar hasil penyelidikan Komnas HAM tidak sia-sia ketika masuk ke tahap penyidikan. Yusril menilai penyelesaian hambatan prosedural menjadi penting agar penanganan perkara HAM berat dapat berjalan lebih efektif.














