Media Kampung – Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerahkan sikap terkait wacana hak angket DPR yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal surat penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada DPR dan MPR.
Menurut Cak Imin, kedua lembaga itulah yang memiliki kewenangan untuk menentukan langkah berikutnya. Ia mengatakan pihaknya akan menunggu keputusan yang diambil DPR dan MPR.
“Ya kita tunggu aja DPR, karena itu yang punya hak DPR dan MPR, kita tunggu,” kata Cak Imin saat melantik pengurus DPN Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis.
Wacana hak angket mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusan itu, MA menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan agar surat tersebut dimusnahkan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor 742 KTUN2026 yang dijatuhkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, dengan amar kasasi yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat setelah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Sebelumnya, gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara 62G2026PTUN.JKT pada 19 Februari 2026.
Hingga kini, Cak Imin tidak menyampaikan sikap lebih jauh selain menunggu langkah DPR dan MPR terkait wacana hak angket tersebut.














