Media Kampung – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai tindakan itu tidak pantas dan meminta agar kasusnya diusut tuntas.

Cak Imin juga mengaku dirinya pernah menjadi korban penyadapan. Namun, ia mengatakan saat itu belum memiliki kemampuan untuk menangkap pelakunya.

Pernyataan Cak Imin soal dugaan penyadapan

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat melantik pengurus DPN Gerbang Tani di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Kamis. Dalam keterangannya, ia menyebut penyadapan sebagai tindakan yang “kurang ajar” dan menilai praktik itu tidak bisa dibenarkan.

Ia bahkan menyebut dirinya termasuk pihak yang pernah disadap. Menurut dia, dugaan tersebut sudah diketahui sejak lama, tetapi kala itu belum ada alat atau kemampuan untuk mengungkap pelakunya.

Cak Imin juga berseloroh bahwa Presiden Prabowo membantu mengungkap praktik penyadapan itu. Ia menyampaikan hal tersebut dalam nada bercanda saat berbicara di hadapan para kader PKB.

Menurut Cak Imin, presiden harus dilindungi

Cak Imin menilai penyadapan terhadap presiden merupakan tindakan yang membahayakan kewibawaan kepala negara. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk insubordinasi dan meminta agar perkara tersebut diusut sampai tuntas.

Meski begitu, ia tidak memastikan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai makar. Menurutnya, penilaian itu berada di ranah hukum dan bukan bidang yang ia kuasai.

Ia juga menekankan bahwa privasi dan kewibawaan presiden harus dijaga. Menurut dia, komunikasi pribadi yang dipotong-potong lalu disebarluaskan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kepemimpinan negara.

PKB minta penggunaan alat penyadap tetap tunduk pada hukum

Dalam pernyataannya, Cak Imin mengingatkan bahwa kepemilikan alat atau kemampuan teknologi tidak otomatis memberi kewenangan untuk menggunakannya. Menurut dia, setiap penggunaan alat semacam itu harus tetap berlandaskan aturan dan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Ia menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa presiden sebagai pemimpin tertinggi negara tidak boleh diotak-atik kewibawaannya, apalagi disadap. Pernyataan itu sekaligus menjadi penekanan dari sikap PKB terhadap dugaan penyadapan yang belakangan mencuat.