Media Kampung – Sejumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan mendesak aparat kepolisian mengungkap motif di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik. Mereka juga meminta penyidik menjelaskan siapa pihak yang memberi perintah dan siapa yang memanfaatkan hasil sadapan tersebut.

Permintaan itu muncul setelah kasus dugaan penyadapan tersebut diungkap oleh kepolisian dan disebut melibatkan tiga tersangka. Informasi yang beredar menyebut sasaran penyadapan mencakup nomor telepon Presiden, tokoh politik, media, dan pengusaha.

Menurut informasi yang disampaikan dalam sumber, Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Penyidikan sementara juga menyebut penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi.

Pada Oktober 2026, para tersangka diduga menghapus data hasil sadapan di sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Mereka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ancaman hukumannya disebut maksimal 10 tahun penjara.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta dugaan penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan sah itu terus didalami. Ia menilai, jika benar terjadi terhadap Presiden, maka perkara tersebut tergolong serius dan dapat mencerminkan persoalan kedisiplinan serta kepatuhan terhadap garis komando di lingkungan institusi negara.

Dalam keterangannya, Sugiono juga menyebut kasus ini perlu ditelusuri lebih jauh apabila ditemukan unsur-unsur hukum yang mengarah pada tindakan yang lebih berat. Ia menegaskan proses hukum harus tetap dihormati dan diserahkan kepada mekanisme yang berlaku.

Dari PDIP, Sekjen Hasto Kristiyanto juga menyoroti dugaan penyadapan tersebut. Berdasarkan bahan sumber, Hasto menilai praktik penyadapan tanpa dasar yang sah dapat menjadi pelanggaran serius dan mempertanyakan siapa pengguna hasil sadapan itu.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut penyadapan terhadap Presiden dan tokoh-tokoh politik. Selain persoalan legalitas, perhatian publik kini tertuju pada motif, rantai perintah, serta kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan hasil penyadapan untuk kepentingan tertentu.

Hingga informasi ini disusun, detail lengkap soal proses hukum lanjutan dan keterangan resmi para pihak yang disebut dalam kasus tersebut belum dijabarkan lebih jauh dalam bahan sumber. Karena itu, perkembangan berikutnya masih perlu menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.