Media Kampung – Dewan Pers mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut melibatkan aparat bawahannya. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menilai tindakan itu sebagai skandal besar yang tak termaafkan dan menyebutnya sudah masuk kategori makar.

Komaruddin meminta Presiden Prabowo bersikap tegas jika dugaan itu benar. Ia juga menilai penyadapan ilegal terhadap kepala negara, bila terbukti, menunjukkan masalah serius di tubuh aparat dan perlu ditangani tanpa kompromi.

Komaruddin minta Prabowo bersikap tegas

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu, Komaruddin menyebut aparat bawahannya tidak semestinya menyadap kepala negara. Ia juga mengingatkan agar Presiden membersihkan kabinet dari pejabat yang tidak loyal, jika dugaan tersebut memang terbukti.

Selain menyoroti penyadapan terhadap Presiden, Komaruddin mengatakan Dewan Pers juga akan membahas persoalan itu bila wartawan ikut menjadi target. Menurut dia, privasi pekerja media juga perlu dihormati.

Dewan Pers soroti ancaman terhadap wartawan

Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan mengatakan dugaan penyadapan terhadap wartawan atau pekerja media tidak terlalu mengejutkan bila memang benar terjadi. Ia menilai sasaran penyadapan bisa saja tidak hanya Presiden, tetapi juga insan pers yang berada dalam lingkup pemberitaan.

Manan menekankan bahwa dugaan penyadapan terhadap wartawan perlu dilihat dari aspek hukum, terutama bila dilakukan tanpa dasar dan prosedur yang sah. Ia merujuk pada aturan internal Polri yang mengatur tata cara penyadapan, sehingga praktik yang menyimpang dari prosedur semestinya tidak dibenarkan.

Dalam penjelasannya, Dewan Pers juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi penyadapan membuat praktik semacam itu sulit dilawan dari sisi teknis oleh wartawan. Meski begitu, Komaruddin menilai kualitas karya jurnalistik tetap menjadi ukuran utama selama produk berita disusun secara kritis, objektif, dan etis.

Kasus ini menambah sorotan terhadap relasi antara keamanan negara, privasi, dan kebebasan pers. Dewan Pers menempatkan isu tersebut sebagai persoalan serius karena menyangkut perlindungan terhadap pejabat publik sekaligus independensi kerja jurnalistik.