Media Kampung – Pengamat politik Iyyas Subiakto menilai polemik hukum yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik menuju Pilpres 2029. Namun, penilaian itu merupakan pandangan Iyyas dan belum menjadi fakta yang terverifikasi.
Dalam pernyataannya, Iyyas mengaitkan sejumlah persoalan yang mencuat sejak isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga dokumen pendidikan Gibran dengan persaingan politik jangka panjang. Ia menyebut perkembangan hukum dan politik nasional masih sulit diprediksi, sehingga berbagai kemungkinan tetap bisa terjadi hingga 2029.
Iyyas juga menyinggung keputusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan pendidikan Gibran. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi salah satu dinamika hukum yang dapat memengaruhi perjalanan politik putra sulung Jokowi itu.
“Tujuannya itu sebenarnya cuma satu, kita semua sudah tahu bahwa ini sebenarnya ada kaitannya dengan 2029,” kata Iyyas saat diwawancarai di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (31/10/2026), sebagaimana dikutip dari sumber yang tersedia.
Meski begitu, Iyyas menegaskan bahwa perkembangan politik dan hukum nasional masih sangat terbuka. Ia mengatakan situasi dari sekarang hingga Pilpres 2029 masih bisa berubah.
“Karena dinamika politik, kedinamisan hukum kita, ya, semuanya bisa apa pun terjadi. Jadi, kita lihat saja nanti dari sekarang sampai ke 2029,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Iyyas juga menyebut pihak yang mendukung Jokowi dan Gibran tidak akan tinggal diam jika ada perkembangan yang dinilai merugikan keduanya. Ia menilai polemik semacam ini perlu dilihat secara hati-hati agar tidak langsung dipastikan sebagai satu fakta tunggal.
Selain itu, Iyyas menyoroti proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Ia mempertanyakan soal legal standing yang menurutnya baru dibahas setelah persidangan berjalan beberapa kali dalam perkara yang ia singgung.
Iyyas juga mengingatkan publik pada sejumlah kasus yang pernah menjerat hakim konstitusi, seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, sebagai alasan mengapa integritas lembaga peradilan perlu terus dijaga. Menurut dia, kepercayaan terhadap institusi hukum penting di tengah situasi politik nasional yang dinamis.
Di sisi lain, sumber yang tersedia menegaskan bahwa dugaan adanya kepentingan politik di balik polemik yang menyeret Gibran masih merupakan penilaian Iyyas. Hubungan antara proses hukum dan kepentingan Pilpres 2029 belum dapat dipastikan tanpa pembuktian lebih lanjut.














