Media Kampung – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti kasus kredit macet yang berujung pada proses hukum tindak pidana korupsi. Ia mempertanyakan batas antara kerugian akibat risiko bisnis dan perbuatan yang memenuhi unsur korupsi, terutama dalam pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN).
Menurut Yusril, persoalan itu menjadi salah satu pembahasan dalam kajian usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengubah definisi korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia menilai kejelasan mengenai pengertian keuangan negara penting untuk menentukan bagaimana kerugian dalam kegiatan usaha dinilai secara hukum.
Yusril memberi contoh kondisi saat pandemi COVID-19, ketika banyak debitur kesulitan membayar pinjaman akibat tekanan ekonomi. Ia mempertanyakan apakah ketidakmampuan membayar utang dalam situasi seperti itu semestinya tetap berujung pada perkara tindak pidana korupsi.
“Ambil satu contoh misalnya kasus COVID kemarin banyak orang yang pinjam uang di bank ya tapi default untuk membayar karena COVID. Lalu begitu banyak didakwa ke pengadilan Tipikor. Nah, apakah yang seperti ini perlu kita pertahankan atau tidak,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26102026).
Ia menegaskan kerugian bisnis perlu dibedakan dari perbuatan yang memang memenuhi unsur tindak pidana. Yusril juga menyebut sejumlah negara membedakan kegagalan usaha akibat kondisi tertentu dari tindak pidana korupsi.
“Di negara-negara lain itu enggak dianggap korupsi. Itu dianggap ya kerugian bisnis biasa,” ujarnya.
Pernyataan itu, kata Yusril, bukan berarti seluruh kredit macet atau kerugian BUMN otomatis bukan tindak pidana. Yang ia soroti adalah perlunya kejelasan batas hukum agar penyebab kerugian dan unsur perbuatan dalam setiap perkara dapat dinilai secara tepat.
Selain soal kredit macet, Yusril juga menyinggung pengertian keuangan negara, terutama terkait kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai modal BUMN atau anak perusahaan. Ia mempertanyakan apakah kekayaan negara yang sudah dipisahkan itu masih dapat dianggap sebagai uang negara.
“Jadi misalnya apakah kekayaan negara yang sudah dipisahkan membentuk BUMN atau BUMN itu punya anak perusahaan ini masih uang negara atau tidak,” kata Yusril.
Ia memberi ilustrasi lain tentang bank yang didirikan dengan modal negara, tetapi kemudian menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Ketika kredit mengalami kemacetan, menurut Yusril, perlu ada kejelasan mengenai status dana yang dipinjamkan serta penerapan ketentuan pidana terhadap pengurus bank.
“Jadi menurut saya klarifikasi meng-clear-kan pengertian keuangan negara justru sangat penting supaya tidak salah tangkap pada orang yang sebenarnya tidak perlu dikatakan mungkin itu kesalahan teknis perbankan tapi dilarikan kepada pasal-pasal korupsi,” ujarnya.
Yusril menilai kejelasan definisi keuangan negara penting agar pengelolaan perusahaan dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang tepat.














