Media Kampung – Pengamat Kebijakan Publik Sumatera Selatan, Ahmad Haekal Haffafah, meminta Pemerintah Kota Palembang mengevaluasi kinerja Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo, yang telah menjabat sekitar dua tahun. Ia juga meminta pemkot membuka informasi terkait proses pengangkatan pejabat tersebut.
Haekal menilai kontribusi Perumda Pasar Palembang Jaya di bawah kepemimpinan Dedi perlu dievaluasi secara terbuka dengan mengacu pada capaian dan indikator kinerja yang terukur. Ia mengatakan Pemkot Palembang perlu membuka kembali dokumen seleksi dan menjelaskan dasar hukum penetapan jabatan itu kepada publik.
“Pemkot perlu membuka kembali dokumen seleksi dan menjelaskan dasar hukum penetapan jabatan itu kepada publik,” kata Haekal, Sabtu (25/10/2026).
Menurut Haekal, evaluasi tidak cukup hanya melihat laporan kinerja direksi. Pemerintah kota, kata dia, juga harus memastikan proses pengangkatan direktur utama berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyoroti Pasal 60 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengatur bahwa direktur utama diangkat dari salah satu anggota direksi.
Haekal meminta Pemkot Palembang menjelaskan status keanggotaan direksi, dokumen seleksi, keputusan pengangkatan, serta mekanisme yang digunakan dalam menetapkan direktur utama Perumda Pasar Palembang Jaya. Ia menegaskan publik berhak mengetahui dasar penetapan jabatan strategis di perusahaan daerah.
“Pemerintah kota perlu membuka dokumen dan menjelaskan mekanisme yang ditempuh. Publik berhak mengetahui dasar penetapan jabatan strategis di perusahaan daerah. Kalau prosesnya sesuai aturan, jelaskan secara terbuka. Kalau ditemukan ketidaksesuaian, harus ada tindak lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Haekal menegaskan sorotannya terhadap proses pengangkatan itu bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Menurut dia, pemeriksaan dokumen diperlukan agar kepatuhan terhadap regulasi dapat dijelaskan dan diuji secara terbuka.
Selain soal pengangkatan, Haekal juga meminta Pemkot Palembang mengevaluasi capaian Perumda Pasar Palembang Jaya selama kepemimpinan Dedi. Evaluasi itu, kata dia, perlu mencakup realisasi pendapatan, pengelolaan aset, kondisi fasilitas pasar, penataan pedagang, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah membandingkan target perusahaan dengan realisasi di lapangan. Hasil evaluasi, menurut dia, perlu disampaikan kepada publik agar masyarakat mengetahui capaian perusahaan daerah tersebut sekaligus persoalan yang masih perlu dibenahi.
“Jangan hanya melihat siapa yang menduduki jabatan, tetapi periksa juga apa yang sudah dikerjakan. Target pendapatan harus bisa diukur, pengelolaan aset harus bisa diperiksa, dan pelayanan pasar harus bisa dinilai. Semua itu membutuhkan data, bukan sekadar klaim,” katanya.
Perumda Pasar Palembang Jaya disebut memiliki peran dalam pengelolaan pasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk kepentingan pedagang, pengunjung pasar, pengelolaan aset milik daerah, serta kontribusi terhadap daerah.













